Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nelayan Kecil Indonesia Di Perairan Perbatasan Indonesia-Timor Leste

MAMENGKO, Kathrine Maharani (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nelayan Kecil Indonesia Di Perairan Perbatasan Indonesia-Timor Leste. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK..pdf Download (339kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (724kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (421kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (749kB)
	Text BAB V.pdf Download (422kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (686kB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap nelayan kecil harus dilakukan oleh pemerintah terkhusus hak-hak nelayan kecil yang beroperasi di Perairan Perbatasan Indonesia – Timor Leste namun dalam kenyataanya masih belum terpenuhinya hak-hak nelayan kecil yang ada di perairan perbatasan Indonesia dan Timor-Leste seperti hak jaminan keamanan dan keselamatan, nelayan kecil masih sulit mendapatkan bantuan hukum saat berkonflik dengan aparat keamanan Timor Leste. Dengan demikian permasalahan yang diambil yakni bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak nelayan kecil Indonesia di Perairan Perbatasan Indonesia – Timor Leste. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan, Teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pelabuhan Atapupu, Kabupaten Belu. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan terhadap hak nelayan kecil terbagi atas 2 bentuk, yaitu (1) Perlindungan Preventif, mencakup jaminan keamanan dan keselamatan, pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi mengenai peraturan perikanan serta praktik penangkapan yang aman dan berkelanjutan belum terlaksana secara optimal. Masih banyak nelayan di wilayah perbatasan tidak mendapat pemenuhan akan hak-haknya, karena kendala geografis, kurangnya infrastruktur, serta minimnya informasi yang sampai ke mereka. (2) Perlindungan Represif mencakup jaminan fasilitasi dan bantuan hukum. Nelayan kecil yang tidak merasakan perlindungan dari pemerintah disaat mereka menghadapi masalah dengan negara tetangga. Nelayan yang ditangkap oleh polisi Timor Leste dan dideportasi harus mengurus untuk pemulangan dan pengembalian barang sendiri dikarenakan informasai ketika ditangkap tidak segera sampai ke pihak berwenang di Indonesia, sehingga penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efektif. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak nelayan kecil yang terdapat di perairan perbatasan Indoensia-Timor Leste belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah Indonesia dalam ini yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan baik secara preventif maupun secara represif. Pemerintah perlu meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak nelayan kecil yang ada di perbatasan indonesia dan timor leste dengan lebih aktif dan efektif, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkret serta batas – batas wilayah laut antara Indonesia dan Timor Leste perlu lebih diperjelas dan diselesaikan secepatnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan suatu negara khususnya Indonesia serta terjaminnya hak-hak nelayan kecil di Perairan Perbatasan Indonesia – Timor Leste

Actions (login required)

View Item