Akibat Hukum Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak

TAE, Mericiana Yulita Fin (2024) Akibat Hukum Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (337kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB)
	Text BAB V .pdf Download (191kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SUKET BEBAS PLAGIAT.pdf Download (393kB)

Abstract

Pemenuhan terhadap hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi. Perhatian negara terhadap hak anak diatur dalam Pasal 28B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat satu prinsip bahwa negara mengakui dan menghormati hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun tidak dapat dihindari bahwa banyak anak yang mengalami nasib tidak menentu dalam pemenuhan hak-haknya setelah orang tuanya bercerai. Pada tahun 2023 Kota Kupang memiliki 17 kasus pengabaian terhadap pemenuhan hak anak yang dilaporkan ke Kantor Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Pronvinsi NTT. Persoalan pemenuhan hak-hak anak ini kemudian menarik perhatian peneliti akan akibat hukum perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak anak. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak”. Masalah yang dikaji yaitu bagaimana akibat hukum perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan apakah yang menjadi faktor penghambat tidak terpenuhinya hak tumbuh kembang anak. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang anak serta menemukan faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dan mengunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dilihat dari realitas hukum yang hidup dalam masyarakat atau pengamatan terhadap reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu diterapkan dalam masyarakat. Data dihimpin melalui metode wawancara, quitioner atau angket dan mempelajari dokumen. Sedangkan data dianalisis dengan cara membuat kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang kemudian dibantu dengan teori-teori dalam tulisan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari perceraian adalah putusnya perkawinan atau berpisahnya dua orang yang terikat dalam perjanjian pernikahan yang berdampak pada lahirnya atau lenyapnya hubungan hukum antara suami, istri dan anak. Hubungan hukum mencakup konsep hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum baik terhadap suami atau istri dan anak-anak. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (ayat 1), kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara ke-dua orang tua putus (ayat 2).” Tetapi perintah putusan yang menekankan perhatian akan kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi tanggungjawab pihak yang memiliki hak asuh anak tidak dijalankan sehingga terjadi penelantaran terhadap anak. Hal ini menimbulkan efek yang sangat buruk dalam tumbuh kembang anak yang mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, moral maupun relasi sosial anak (Pasal 27 Konvensi Hak Anak). Hambatan akan tidak terlaksananya putusan pengadilan mengenai hak asuh anak ini disebabka oleh persoalan ekonomi dan relasi yang tidak harmonis antara orangtua pasca putusan perceraian. Maka, dengan tidak terpenuhinya hak tumbuh kembang anak seperti kasus yang dilaporkan pada UPTD PPA Provinsi NTT merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap anak baik secara distributive maupun commutative serta pelanggaran terhadap hak asasi anak (legal right dan moral right). Penulis mengambil kesimpulan bahwa perceraian menyebabkan putusnya perkawinan yang menimbulkan berubahnya hubungan hukum baik antara suami, istri maupun anak-anak dalam pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Perubahan hukum ini kemudian berdampak pada persoalan pemenuhan hak tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, moral dan relasi sosial anak. Maka dengan tidak terpenuhinya hak tumbuh kembang anak berdasarkan kebutuhan anak maka sebenarnya terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap anak dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Namun, perintah putusan tersebut tidak dijalankan dan dinilai tidak mengandung sanksi sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian saran penulis yaitu perintah putusan mengenai hak asuh anak perlu mendeskripsikan adanya ganti rugi atau pemulihan hubungan baik sehingga terjadi pengarusutamaan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Actions (login required)

View Item