Hambatan-Hambatan Eksekusi Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang

MOGI, Martina Coo (2019) Hambatan-Hambatan Eksekusi Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang. Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (467kB)
	Text BAB I.pdf Download (312kB)
	Text BAB II.pdf Download (205kB)
	Text BAB III.pdf Download (101kB)
	Text BAB IV.pdf Download (100kB)
	Text BAB V.pdf Download (92kB)

Abstract

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau inkrach. Namun hal ini berbeda yang terjadi dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja pada Yayasan Dua Puluh Desember Di kota kupang. Terhadap putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan putusan belum juga dilaksanakan. Penelitian dengan judul “Hambatan-Hambatan Eksekusi Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang”, memiliki rumusan masalah, Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam eksekusi perkara Pemutusan Hubungan Kerja ini dan Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam eksekusi pemutusan hubungan kerja pada Yayasan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam eksekusi perkara PHK pada Yayasan Dua Puluh Desember di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris . Adapun data yang di gunakan adalah data primer yaitu dari hasil wawancara dengan responden dan data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Data di analisis secara deskritif kualitatif. Berdasarkan analsis data yang di lakukan, bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan perkara Pemutusan Hubungan Kerja pada Yayasan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang hanya terdiri dari hambatan eksternal yaitu hambatan di lapangan yang terdiri dari: Pihak termohon mengalami kekurangan keuangan untuk memenuhi kewajibannya, objek sitaan/ barang yang akan disita tidak sebanding dengan yang nilai yang harus dibayarkan, pihak termohon tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan putusan, objek sitaan tidak dapat disita dengan alasan digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: pihak pengadilan memberikan waktu kepada pihak tergugat/pihak termohon untuk membayar kewajibannya, pengajuan permohonan dari pihak pemohon melalui kuasanya, pendekatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan dan pihak pemohon. Diharapkan Pihak yayasan sebaiknya segera melaksanakan kewajibannya yakni membayar hak-hak dari para karyawan sesuai yang termuat dalam putusan dan menunjukan itikad baiknya untuk melaksanakan putusan tersebut. Dan pihak pengadilan bertindak lebih tegas terhadap pelaksanaan putusan tersebut dan melakukan upaya paksa agar pihak termohon segera memenuhi kewajibannya

Actions (login required)

View Item