Pengendalian Penarikan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur(Studi Kasus Di Kota Larantuka)

WERANG, Aana MAargareta (2019) Pengendalian Penarikan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur(Studi Kasus Di Kota Larantuka). Diploma thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (798kB)
	Text BAB I.pdf Download (149kB)
	Text BAB II.pdf Download (330kB)
	Text BAB III.pdf Download (111kB)
	Text BAB IV.pdf Download (636kB)
	Text BAB V.pdf Download (187kB)
	Text BAB VI.pdf Download (100kB)

Abstract

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur terhadap retribusi parkir di Kota Larantuka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengendalian Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam penarikan retribusi parkir di Kota Larantuka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengendalian yang dikaji dari pengendalian preventif dan pengendalian represif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang dilakukan di lapangan dimana jumlah populasi 16 orang dan sampel diambil sebanyak 16 orang, sedangkan data sekunder adalah data-data dan dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa dan dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama Pengendalian preventif, Dinas Perhubungan selaku instansi pemerintah yang mengelola pelayanan retribusi parkir sudah melakukan sosialisasi dengan baik kepada juru parkir. Namun berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa masih banyak juru parkir yang melakukan pelayanan dan penarikan jasa retribusi parkir tidak sesuai Perda Kabupaten Flores Timur No. 18 Tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum. Masih banyak para juru parkir yang tidak mengenakan tanda pengenal, rompi, senter pada malam hari dan juga karcis sebagai bukti pembayaran. Perilaku juru parkir ini jelas menunjukan sudah melanggar Perda No.18 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum yang disosialisasikan oleh Dinas Perhubungan. Kedua Pengendalian represif, masalah juru parkir yang buruk dan tidak tertibnya penggunaan alokasi waktu oleh petugas dalam melakukan pemantauan baik secara regular maupun insidental, merupakan penyebab terjadi penyimpangan dalam penarikan retribusi parkir bahkan munculnya pungutan liar. Kesalahan pengelolan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan hanya sebatas memberi teguran, sanksi dalam memberi pembinaan. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengendalian penarikan retribusi parkir kota Larantuka, baik preventif maupun represif belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, walaupun Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi Perda No.18 tahun 2011 sebagai langkah awal untuk mengatasi terjadinya penyimpangan, tetapi tetap saja terjadi penyimpangan.

Actions (login required)

View Item