Analisis Belanja Bantuan Sosial Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016

BAHY, Wilfrida V. (2019) Analisis Belanja Bantuan Sosial Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014-2016. Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (290kB)
	Text BAB I.pdf Download (302kB)
	Text BAB II.pdf Download (340kB)
	Text BAB III.pdf Download (88kB)
	Text BAB IV.pdf Download (208kB)
	Text BAB V.pdf Download (223kB)
	Text BAB VI.pdf Download (160kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalokasian anggaran belanja bantuan sosial di Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi anggaran belanja bantuan sosial di Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data menurut sumber dan menurut sifat. Data menurut sumber terdiri dari data primer dan data sekunder sedangkan data menurut sifat terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana belanja bantuan sosial di Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016 menunjukkan bahwa : (1) Anggota masyarakat/kelompok/organisasi kemasyarakatan yang ingin membutuhkan dana belanja bantuan sosial harus terlebih dahalu mengajukan proposal permohonan kepada Pemerintah Daerah. (2) Proposal permohonan yang telah diajukan, akan dilayani oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kelengkapan proposal yang ada. (3) Pemberian dana belanja bantuan sosial tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah tiap tahunnya dan diberikan secara selektif sesuai dengan kelengkapan proposal yang telah diajukan. Melihat dari hasil analisis tersebut maka disarankan : (1) Kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang melalui Badan Keuangan Daerah Kota Kupang agar menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah harus selektif dalam mengelola anggaran belanja bantuan sosial. (2) Pemerintah daerah harus tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarkat berdasarkan peraturan yang ada. (3) Pemerintah harus lebih selektif dalam melihat proposal permohonan yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok organisasi, agar anggaran belanja bantuan sosial yang ada dapat diberikan secara tepat dan diterima oleh semua masyarakat yang membutuhkan dana belanja bantuan sosial tersebut.

Actions (login required)

View Item