Analisis Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang NOMOR12/PID.SUS.ANAK/2018/PN.KPG Tentang Kewajiban Hakim Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan

LESU, Julius melkior (2019) Analisis Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang NOMOR12/PID.SUS.ANAK/2018/PN.KPG Tentang Kewajiban Hakim Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (499kB)
	Text BAB II.pdf Download (326kB)
	Text BAB III.pdf Download (345kB)
	Text BAB IV.pdf Download (430kB)
	Text BAB V.pdf Download (447kB)

Abstract

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif atau penelitian doktrinal,dengan menggunakan pendekatan kasus yang digunakan sebagai isu hukum, dengan spesifikasi penelitiannya mengenai laporan penelitian kemasyarakatan dan pertimbangan hakim. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primeryaitu undang-undang, bahan hukum sekunderputusan pengadilan dan laporan penelitian kemasyarakatan, dan bahan hukum tertieryaitu kamus hukum.Hasil analisis penulis menunjukan bahwa Pemeriksaan Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 351 Ayat (1).hakim tidak menemukan adanyahal-hal yang dapat melepaskan anak pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Sehingga kewajiban hakim dalam mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang menyarankan agar anak pelaku dipidana penjara bukan dipidana bersayarat. Tujuannya untuk membentuk pribadi anak yang lebih lagi dengan pembinaan di lembaga khusus anak.Beradasarkan analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa,dalam amarPutusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG hakim memang sudah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Namun pada saat penjatuhan putusan hakim mengesampingkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Apa bila merujuk pada Pasal 60 (4) UU SPPA “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum”melainkan agar anak dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga anak pelaku dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Hakim harus wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA

Actions (login required)

View Item