Efisiensi Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengurusan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Di Kabupaten Kupang

KESE, Malinda Y. (2020) Efisiensi Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengurusan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Di Kabupaten Kupang. Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (572kB)
	Text BAB I.pdf Download (425kB)
	Text BAB II.pdf Download (607kB)
	Text BAB III.pdf Download (628kB)
	Text BAB IV.pdf Download (338kB)
	Text BAB V.pdf Download (274kB)

Abstract

Badan Pertanahan Nasional merupakan tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan Hak Milik Atas Tanah. Salah satu aspek dalam prospek pelayanan BPN yang merupakan tanggung jawab BPN adalah Melakukan Proses Pengurusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Fokus kajian dalam penulisan ini adalah menyangkut Kesederhaan Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Biaya Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Dan Juga Ketepatan Waktu Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang di lakukan oleh BPN. Untuk itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang sebagai salah satu Badan yang diberi kewenangan untuk mengurus sertifikat masyarakat di Kabupaten Kupang dengan menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tujuan dari masyarakat mendaftarkan tanahnya untuk mendapat sertifikat dapat tercapai. Secara yuridis, sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang Hak Milik Atas Tanah, pemerintah mengeluarkan peraturan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan tentang sertifikasi sebagai tanda bukti yang kuat bagi pemegang Hak Milik Atas Tanah. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa BPN Kabupaten Kupang dalam prospek Pelayanan Pengurusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah belum mencapai sasaran yang diharapkan terutama yang dikehendaki oleh aturan-aturan yang mengatur tentang Kesederhanaan Prosedur, Biaya, serta ketepatan waktu dalam proses pengurusan sertifikat. Dasar penilaian penulis yang demikian oleh karena BPN Kabupaten Kupang masih cukup banyak sertifikat yang belum dilakukan sesuai dengan tingkat kesederhanaan dan tidak sederhana yaitu pada tahun 2017 dari 9.890 sertifikat yang sederhana mencapai 2.080 sertifikat dengan presentase 40% dan yang tidak sederhana mencapai 7.810 sertifikat dengan presentase 60%, sedangkan pada tahun 2018 dari 6.960 sertifikat yang sederhana mencapai 2.130 sertifikat dengan presentase 40% dan yang tidak sederhana mencapai 4.830 sertifikat dengan presentase 60%, untuk ketepatan waktu pada tahun 2017 dari 9.890 sertifikat yang dilaksanakan dengan tepat waktu mencapai 2.080 sertifikat dengan presentase 40% dan yang tidak tepat waktu mencapai 7.810 sertifikat dengan presentase 60%, sedangkan pada tahun 2018 yang dilakukan dengan tepat waktu mencapai 2.130 sertifikat dengan presentase 40% dan yang tidak tepat waktu mencapai 4.830 sertifikat dengan presentase 60%, demikian pula dengan biaya dalam pengurusan sertifikat pada tahun 2017 dari 9.890 sertifikat yang frekuensi murah mencapai 2.080 sertifikat dengan presentase 40% dan yang dengan frekuensi mahal mencapai 7.810 sertifikat dengan presentase 60%, sedangkan pada tahun 2018 dari 6.960 sertifikat yang frekuensi murah mencapai 2.130 sertifikat dengan presentasi 40% dan yang dengan frekuensi mahal mencapai 4.830 serifikat dengan presentase 60%. Bertolak dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan BPN Kabupaten Kupang dalam pengurusan sertifikat hak milik atas tanah belum dilaksanakan secara efisien, oleh karena itu sarankan agar BPN Kabupaten Kupang dapat melayani pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dilakukan secara sederhana, biaya yang murah dan tepat waktu berdasarkan aturan.

Actions (login required)

View Item