MANDONSA, Vincentius Ronaldo (2020) Implementasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Berasal Dari Kota Kupang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.
Text
ABSTRAK.pdf Download (360kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Download (541kB) |
|
Text
BAB II.pdf Download (535kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (632kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (416kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (416kB) |
Abstract
Bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Negara menjamin hak, kesempatan dan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 bagian menimbang menyatakan bahwa, penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, Hak Asasi Manusia dan perlindungan hukum, serta pemerintah yang menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip Hasil penelitian ini adalah Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa implementasi perlindungan terhadap Pekerja Migran yang berasal dari Kota Kupang sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, tetapi ada sedikit masalah, yaitu berada dalam kondisi kerja, dimana adanya pengakuan dari Pekerja Migran yang telah purna penempatan bahwa kondisi kerja yang diberitahukan pada saat keberangkatan tidak sesuai dengan kondisi kerja disana, dimana memiliki jam kerja yang terlalu banyak dan banyak Pekerja Migran yang kabur dari majikan karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan keinginan majikan. Menurut penulis harus adanya perubahan perjanjian bilateral untuk Pekerja Migran harus di evaluasi untuk kepentingan Pekerja Migran pada saat mereka bekerja di luar negeri. Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, telah berjalan sebagaimana mestinya tetapi yang bermasalah adalah ketidak sesuaian dimana informasi tempat kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pekerja Migran. Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang diberikan dalam penulisan ini adalah: Pembekalan pra-keberangkatan yang interaktif, berdasarkan hak-hak, dan disusun sesuai dengan pekerjaan dan negara tertentu.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform H Social Sciences > HS Societies secret benevolent etc K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Hukum |
Depositing User: | toni pitay |
Date Deposited: | 19 Feb 2020 04:58 |
Last Modified: | 19 Feb 2020 04:58 |
URI: | http://repository.unwira.ac.id/id/eprint/1968 |
Actions (login required)
View Item |