Analisis Yuridis Penerapan Remisi bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022

LENGARI, Theresia Yovita Putri (2024) Analisis Yuridis Penerapan Remisi bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (679kB)
	Text BAB I.pdf Download (227kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text BAB V.pdf Download (125kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (861kB)

Abstract

Seperti diketahui bersama bahwa dalam sistem pemasyarakatan sendiri melarang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap narapidana. Bahwasannya dalam pemberian Remisi terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dikajian dalam penelitian ini yakni Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Ditemui perbedaan mekanisme untuk memperoleh Remisi khususnya narapidana Korupsi dengan narapidana lainnya. Perbedaan inilah yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang Bagaimana Penerapan Pemberian Remisi Pada Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Yang bertujuan agar menjadi bahan pengatahuan untuk masyarakat luas, mengetahui sejuah mana penerapan remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Undang-undang dan doktrin yang berkembang di dalamilmu hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung di lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, menggunakan teknik wawancara. Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, coding, dan tabulasi, dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian remisi kepada narapidana korupsi di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kupang, harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 12 ayat 1 dan 3, Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu ada syarat subtantif yang harus dipenuhi narapidana yaitu, berkelakuan baik, mengikuti kegiatan pembinaan dengan predikat baik, menentukan penurunan Tingkat resiko, telah menjalani minimal 6 bulan masa pidana, menjadi justice collaborator, lansia berusia 70 tahun ke atas, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penerapan remisi yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kupang, telah mengikuti ketentuan peraturan yang ada, walaupun terdapat kekurangan yaitu: kurangnya transparasi, keterbatasan sumber daya, tekanan sosial, dan harus memenuhi syarat tambahan seperti justice collaborator. Penulis juga memberi saran agar petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kupang, selalu meningkatkan keadil dan transparasi dalam pemberian remisi dengan mempertimbangkan: melakukan audit berkala untuk memastikan semua prosedur remisi sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan narapidana telah memenuhi syarat dan kewajiban, mendorong narapidana untuk melakukan keadilan restoratif, melakukan pelatihan keterampilan secara rutin untuk mempersiapkan narapidana yang akan kembali ke masyarakat.

Actions (login required)

View Item