Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru dalam Pengembangan Geothermal di Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada

MEZE, Mariana Marines Hardiyanti (2025) Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru dalam Pengembangan Geothermal di Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada. Undergraduate thesis, Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (957kB)
	Text BAB I.pdf Download (498kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (916kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (493kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (745kB)
	Text BAB V.pdf Download (372kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (610kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Bowaru dalam konteks pengembangan geothermal. Masyarakat adat Bowaru memiliki hak atas wilayah adat dan ritus adat yang esensial bagi identitas budaya dan spiritual mereka, namun implementasi proyek geothermal menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif. Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyrakat adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Bowaru diterapkan dalam pengembangan geothermal di Kecamatan Jerebu’u. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,observasi dan studi dokumentasi penulisan ini, diperkuat dengan Teori Keadilan John Rawls menekankan bahwa pengembangan geothermal seharusnya berpegang pada prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan,. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon membedakan Perlindungan preventif dan Perlindungan represif Teori Pluralisme Hukum John Griffith menuntut pengakuan terhadap sistem hukum adat sebagai tatanan hukum yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan diharapkan oleh masyarakat terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum preventif yang diharapkan masyarakat adat Bowaru adalah adanya keterlibatan aktif dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan proyek geothermal, sosialisasi yang merata, serta musyawarah adat sejak tahap awal perencanaan. bentuk perlindungan hukum yang diharapkan juga meliputi kompensasi dan ganti rugi yang layak atas kerugian yang dialami oleh masyarakat adat, terutama kerugian atas tanah ulayat, situs sakral, dan ritus adat mereka Keimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan geothermal belum optimal, Implementasi di lapangan masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi, partisipasi masyarakat yang terbatas, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Kerusakan situs sakral dan terganggunya ritus adat menunjukkan ancaman terhadap identitas budaya masyarakat adat Bowaru.. Disarankan kepada Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil dan layak. Masyarakat adat Bowaru diharapkan terus menjaga kelestarian ritus adat dan meningkatkan pengetahuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.

Actions (login required)

View Item