Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Rote Ndao

BAU, Agnes Fontanella Un (2025) Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Rote Ndao. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (553kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (657kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB)
	Text BAB VI.pdf Download (303kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (978kB)

Abstract

Judul Skripsi “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rote Ndao”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao. (2) Apa saja faktor kendala yang dihadapi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao. Tujuan penelitian (1) untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao. (2) untuk mengetahui Apa saja faktor kendala yang dihadapi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode kualitatif. Metode pengumpulan data melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan yaitu (1) Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Rote Ndao telah dilakukan sesuai Permendagri No. 70 Tahun 2019. (2) Faktor kendala yang dihadapi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah yaitu : Perencanaan, masih mengalami kendala seperti keterlambatan pengisian data oleh beberapa SKPD dan gangguan jaringan pada sistem seringkali menjadi hambatan bagi operator dalam menginput data data secara tepat waktu. Penganggaran, kendala yang sering dihadapi lambatnya respon dari aplikasi (lelet) sehingga ada rincian belanja yang tidak terbaca diaplikasi dan menu aplikasi yang tidak bisa dibuka salah satunya Rencana Kerja Anggaran (RKA). Pelaksanaan, mengalami kendala dari sisi SDM seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lambat dalam mengajukan permintaan pembayaran dan gangguan dari sistem yang lelet. Penatausahaan, mengalami kendala seperti respon dari sistem yang lama sehingga ada transaksi yang tidak terbaca oleh sistem. Selain itu, salah menginput data dari atau kelebihan penginputan data yang tidak bisa diperbaiki langsung dari SKPD. Pelaporan, fitur pada menu Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) masih dalam tahap pengembangan dan belum bisa menghasilkan keseluruhan laporan keuangan dari SIPD kecuali Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selain itu, masih melakukan pencatatan manual. Saran kepada (1) Perencanaan, disarankan agar dilakukan monitoring ketat terhadap jadwal pengisian data oleh SKPD. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur jaringan dan memastikan sistem SIPD berjalan stabil, agar operator dapat menginput data tepat waktu tanpa terganggu oleh gangguan teknis yang berulang. (2)Penganggaran, disarankan agar pemerintah daerah berkoordinasi secara aktif dengan helpdesk SIPD Kemendagri untuk melaporkan permasalahan teknis seperti lambatnya respon aplikasi dan menu yang tidak dapat diakses. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas server dan optimalisasi jaringan internal agar akses terhadap fitur penting seperti RKA dapat berjalan lancar dan tidak menghambat proses penyusunan anggaran. (3) Pelaksanaan, disarankan agar dilakukan pembinaan dan penguatan koordinasi antar SKPD untuk meningkatkan kedisiplinan dalam pengajuan permintaan pembayaran tepat waktu. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur sistem serta pelaporan berkala ke pusat (Kemendagri) jika terjadi gangguan sistem, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. (4) Penatausahaan, Perlu dilakukan pelatihan teknis yang lebih intensif kepada operator SKPD agar dapat meminimlisir kesalahan input data. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan fitur koreksi data pada SIPD serta mempercepat pelaporan gangguan sistem ke helpdesk SIPD agar proses penatausahaan tidak terhambat. (5) Pelaporan, disarankan agar pemerintah daerah terus menjalin komunikasi aktif dengan Kemendagri terkait penyempurnaan modul AKLAP, agar fitur pelaporan lainnya dapat segera difungsikan. Sambil menunggu pengembangan selesai, pencatatan manual tetap dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjaga akurasi data dan kelengkapan dokumen pelaporan keuangan. (6) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada organisasi perangkat daerah lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terkait dengan penerapan SIPD dan dapat melakukan analisis lebih mendalam.

Actions (login required)

View Item