Hambatan-Hambatan Penerapan Diversi Dalam Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Satlantas Kepolisian Resor Kupang

AMSIKAN, Gabriel (2025) Hambatan-Hambatan Penerapan Diversi Dalam Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Satlantas Kepolisian Resor Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (848kB)
	Text BAB I (3).pdf Download (425kB)
	Text BAB II (5).pdf Restricted to Repository staff only Download (645kB)
	Text BAB III (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	Text BAB V.pdf Download (275kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (578kB)

Abstract

Meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Kupang dari tahun ke tahun menimbulkan kekhawatiran yang serius, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana, implementasinya dalam perkara kecelakaan lalu lintas masih menghadapi banyak hambatan. Data Satlantas Polres Kupang menunjukkan bahwa dari 14 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak selama periode 2021–2023, hanya 4 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang mendalam terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan: Apa saja faktor penghambat penerapan diversi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kupang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara rinci berbagai kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Kupang dalam mengimplementasikan diversi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Populasi, sampel, dan responden melibatkan anggota kepolisian serta keluarga korban dan pelaku. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Aspek yang diteliti mencakup faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat. Metode pengolahan data menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi. Adapun metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hambatan-hambatan dalam penerapan diversi. Hasil penelitian Pelaksanaan diversi di Satlantas Polres Kupang menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari tiga faktor utama, yakni penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat. Dari sisi penegak hukum, hambatan yang muncul yakni keterbatasan jumlah penyidik, sehingga pelaksanaan diversi tidak dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, dari aspek sarana dan prasarana, belum tersedianya fasilitas yang memadai seperti ruang musyawarah, alat pendukung komunikasi, dan tempat yang layak untuk melaksanakan proses diversi menyebabkan kegiatan musyawarah menjadi kurang efektif dan tidak kondusif. Sementara itu, dari sisi masyarakat, khususnya pihak korban dan keluarganya, masih terdapat persepsi yang keliru terhadap diversi. Banyak yang masih menganggap bahwa pelaku, meskipun anak, tetap harus dijatuhi sanksi pidana formal demi memenuhi rasa keadilan. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat cenderung menolak upaya penyelesaian di luar jalur peradilan pidana, sehingga menyulitkan aparat dalam menerapkan mekanisme diversi secara efektif. Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, serta tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas mediasi yang ramah anak, serta edukasi hukum yang menyeluruh kepada masyarakat guna menciptakan pemahaman dan penerimaan yang lebih baik terhadap mekanisme diversi.

Actions (login required)

View Item