Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Praktik Overclaim Kandungan Produk Skincare Di Indonesia

KEY, Monika Ivana Pretty (2025) Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Praktik Overclaim Kandungan Produk Skincare Di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (702kB)
	Text BAB I.pdf Download (331kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text BAB V.pdf Download (197kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (639kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus overclaim yang terungkap melalui pengujian laboratorium independen dan viral di media sosial, dimana sejumlah kandungan produk skincare lokal terkenal terbukti tidak sesuai dengan klaim yang dicantumkan pada label kemasan maupun iklan. Kasus ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf (c), Pasal 7 huruf (b) dan Pasal 8 ayat (1) huruf (d) yang ada dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen berupa kerugian materil seperti uang yang dikeluarkan untuk produk yang tidak sesuai dan kerugian immateril seperti iritasi kulit, kemerahan, munculnya jerawat akibat ketidakcocokan presentase kandungan dalam produk skincare. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik overclaim kandungan produk skincare di indonesia menurut Undang–Undang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat praktik overclaim kandungan produk skincare menurut Undang–Undang Perlindungan Konsumen. Tujuan yang dicapai dari Penelitian ini yakni, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik overclaim kandungan produk skincare di indonesia menurut Undang–Undang Perlindungan Konsumen dan bentuk pertanggunjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat praktik overclaim kandungan produk skincare menurut Undang–Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini adalah metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konsep dan Pendekatan Kasus, serta sumber data yang digunakan yakni, sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum resmi yaitu Undang – Undang Perlindungan Konsumen, hasil uji laboratorium oleh akun Dokter Detektif, media sosia, seperti tiktok dan instagram. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan perlindungan hukum bagi konsumen terkait kasus overclaim menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai Pasal 44 ayat (3) huruf a, pengawasan sesuai Pasal 30 ayat (3), Penelitian dan pengujian terhadap barang yang beredar di pasar sesuai Pasal 34 ayat (1) huruf c dan perlindungan hukum represif berupa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sesuai Pasal 45 ayat (1) dan nonlitigasi sesuai Pasal 47 serta penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha berupa sanksi perdata sesuai pasal 19 dan sanksi pidana sesuai pasal 62 ayat (1). Terkait Tanggung jawab yang dapat diberikan kepada pelaku usaha atas perbuatan overclaim adalah tanggung jawab produk (Product Liability) yang mana Bentuk pertangungjawabannya meliputi pengakuan kesalahan, permohonan maaf, penghentian penjualan, penarikan produk, penggantian rugi, dan peningkatan kualitas produk, sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian yaitu praktik overclaim kandungan skincare merugikan banyak konsumen sehingga diperlukan perlindungan hukum serta tanggungjawab dari pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saran dalam penelitian ada 3 saran yaitu pertama bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang kedua bagi konsumen dan yang ketiga bagi pelaku usaha, namun lebih ditekankan kepada LPKSM dan BPKN, dalam meningkatkan pengawasan dan penelitian terhadap produk yang mau beredar atau sedang beredar sehingga praktik seperti ini tidak terulang kembali.

Actions (login required)

View Item