Model Kepemimpinan Nelson Mandela dan Relevansi Bagi Indonesia

TULUS, Claudius (2025) Model Kepemimpinan Nelson Mandela dan Relevansi Bagi Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (925kB)
	Text BAB I.pdf Download (201kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	Text BAB V.pdf Download (94kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT BEBAS PLAGIAT.pdf Download (912kB)

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan dan perlindungan HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi banyak tantangan. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah terdapat kerangka hukum dan institusi yang mendukung perlindungan HAM, pelanggaran HAM masa lalu hingga pelanggaran HAM dalam bentuk diskriminasi, kekerasan terhadap kelompok minoritas, serta pembungkaman kebebasan berekspresi masih kerap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak hanya terletak pada aspek normatif dan institusional, tetapi juga berkaitan erat dengan karakter kepemimpinan dan budaya politik bangsa. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan terhadap lemahnya aktualisasi nilai-nilai HAM dalam praktik kepemimpinan politik di Indonesia. Oleh karena itu, skripsi ini mengusulkan pendekatan revitalisasi konsep HAM melalui studi terhadap figur Nelson Mandela, seorang pemimpin yang tidak hanya dikenal sebagai pejuang anti-apartheid, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ikon rekonsiliasi. Melalui model kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, pengampunan, kesetaraan, dan kemanusiaan, Mandela berhasil membuktikan bahwa perubahan besar dalam masyarakat dapat dicapai tanpa kekerasan dan dengan menjunjung tinggi martabat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji ulang konsep HAM dalam konteks kepemimpinan transformatif; (2) menganalisis nilai-nilai utama dalam model kepemimpinan Nelson Mandela yang relevan dengan perjuangan HAM; dan (3) menggali relevansi nilai-nilai tersebut untuk diterapkan dalam konteks sosial-politik Indonesia saat ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), di mana berbagai sumber literatur, termasuk biografi, pidato, karya tulis Mandela, serta kajian ilmiah mengenai HAM dan kepemimpinan dianalisis secara mendalam. Dari hasil kajian, terdapat beberapa temuan penting. Pertama, konsep HAM tidak dapat dipisahkan dari etika kepemimpinan. Mandela menunjukkan bahwa pemenuhan HAM bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga soal kemauan politik, kesadaran moral, dan empati terhadap penderitaan rakyat. Kedua, model kepemimpinan Mandela menekankan prinsip restorative justice, bukan retributive justice, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan keadilan yang berkeadaban. Hal ini terlihat jelas dalam proses rekonsiliasi nasional di Afrika Selatan pasca-apartheid yang dipimpin Mandela dengan semangat pengampunan, bukan pembalasan. Ketiga, relevansi model kepemimpinan Mandela bagi Indonesia terletak pada upaya menciptakan iklim politik yang berorientasi pada kemanusiaan, bukan kekuasaan. Di tengah meningkatnya politik identitas, radikalisme, serta intoleransi, kepemimpinan dengan visi kemanusiaan seperti Mandela menjadi sangat mendesak untuk diadopsi. Indonesia memerlukan pemimpin yang mampu berdialog, menghargai perbedaan, dan berani mengambil sikap moral dalam membela kelompok yang tertindas. Mandela juga menjadi contoh bahwa keberanian bukan hanya ditunjukkan dalam perlawanan terhadap tirani, tetapi juga dalam kemauan untuk memaafkan demi masa depan yang lebih baik. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya revitalisasi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai fondasi moral dan etis. Selain itu, penting juga mendorong budaya politik yang lebih humanis, di mana pemimpin tidak hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi juga pelayan publik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di level praktis, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengambil inspirasi dari model kepemimpinan Mandela dalam merancang kebijakan pemulihan korban pelanggaran HAM serta membangun mekanisme rekonsiliasi yang partisipatif dan berkeadilan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa revitalisasi konsep HAM membutuhkan perubahan paradigma, dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang lebih etis dan transformatif. Model kepemimpinan Nelson Mandela membuktikan bahwa perjuangan HAM dapat dilakukan secara damai, bermartabat, dan inklusif. Dengan mengadopsi nilai-nilai tersebut, Indonesia dapat memperkuat komitmennya terhadap HAM dan membangun kepemimpinan masa depan yang berpihak pada keadilan sosial dan solidaritas kemanusiaan.

Actions (login required)

View Item