Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilukada Di Kota Kupang Tahun 2024

SELAN, Cintia Ayu. Y (2025) Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilukada Di Kota Kupang Tahun 2024. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (946kB)
	Text BAB I.pdf Download (431kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (555kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (630kB)
	Text BAB V.pdf Download (198kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (437kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, memiliki hak politik yang dijamin da-lam konstitusi dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ten-tang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang tahun 2024, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai ham-batan dalam menyalurkan hak pilihnya. Faktor-faktor seperti keterbatasan aksesibili-tas sarana dan prasarana di tempat pemungutan suara (TPS), kurang optimalnya pendataan, serta minimnya pemahaman petugas penyelenggara pemilu terhadap kebutuhan penyandang disabilitas menyebabkan partisipasi politik kelompok ini belum maksimal. Data menunjukkan dari 1.268 penyandang disabilitas yang ter-daftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 643 orang (50,63%) yang menggunakan hak pilihnya, sementara 625 orang (49,37%) tidak menggunakan hak pilihnya, sebagian besar karena faktor-faktor penghambat tersebut. Rumusan masa-lah dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dalam pemilukada di Kota Kupang Tahun 2024. Tujuan yang dicapai dari penelitian ini yakni, Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam meggunakan hak pilih dalam pemilukada di Kota Kupang Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Metode impiris adalah pendekatan penelitian yang menggutamakan pengamatan langsung atau pengalaman nyata, bukan hanya teori atau asumsi. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual serta data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber di tempat penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku sebagai pelengkap data primer. Data tersebut akan diolah dan dianalisis menggunkan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilukada di Kota Kupang tahun 2024 antara lain: (1) sarana dan prasarana TPS yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, seperti jalan masuk yang berbatu, bilik suara dan kotak suara yang terlalu tinggi, serta tata letak TPS yang menyulitkan mobilitas kursi roda; (2) kurangnya pendampingan dan informasi pemilu yang aksesibel, khususnya bagi tuna netra dan tuna rungu; (3) kelemahan dalam proses pemutakhiran data pemilih yang mengakibatkan adanya penyandang disabilitas yang tidak terdata; dan (4) rendahnya pemahaman petugas KPPS terhadap tata cara pelayanan pemilih disabilitas, meskipun telah dilakukan bimtek. Faktor-faktor ini secara keseluruhan menghambat pelaksanaan demokrasi inklusif yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang tahun 2024 masih belum sepenuhnya inklusif bagi penyandang disa-bilitas, baik dari sisi peemenuhan hambatan yang belum maksimal maupun dari kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di lapangan. Penulis menyarankan agar KPU memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan TPS yang aksesibel, meningkatkan kualitas bimtek untuk petugas pemilu terkait layanan bagi penyandang disabilitas, memperbaiki sistem pendataan pemilih disabilitas, serta memperluas sosialisasi dan pendidikan politik inklusif. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pemilu mendatang benar-benar mampu mewujudkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan inklusif.

Actions (login required)

View Item