Perbandingan Protokol Palermo dan UU TPPO dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Perdagangan Orang

SUSU, Agustino Marselino (2025) Perbandingan Protokol Palermo dan UU TPPO dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Perdagangan Orang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (330kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)
	Text BAB V.pdf Download (316kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (476kB)

Abstract

Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan semakin mengkhawatirkan, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Indonesia sebagai negara pihak dalam Protokol Palermo telah mengadopsi norma-norma internasional tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Namun, ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Protokol Palermo dan UU TPPO memunculkan persoalan dalam hal perlindungan hukum terhadap korban, khususnya dalam hal unsur tindak pidana dan pendekatan terhadap anak sebagai korban. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang antara Protokol Palermo dan UU TPPO. Penelitian ini menjelaskan teori-teori terkait perlindungan korban, perbandingan hukum, dan hak asasi manusia, sebagai dasar analisis terhadap instrumen hukum yang dikaji. Penelitian ini juga menggunangan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus untuk membandingkan antara ketentuan Protokol Palermo dengan UU TPPO dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa baik Protokol Palermo maupun UU TPPO sama-sama memiliki tujuan melindungi korban perdagangan orang, namun terdapat perbedaan mendasar, terutama dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana dan pengakuan terhadap kondisi kerentanan korban. Protokol Palermo lebih tegas dalam mengecualikan unsur "persetujuan" apabila korbannya adalah anak, sedangkan UU TPPO tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut. Selain itu, Protokol Palermo menekankan kerja sama internasional dan mekanisme perlindungan korban yang lebih menyeluruh, sementara UU TPPO masih memiliki kelemahan dalam implementasi di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa harmonisasi antara Protokol Palermo dan UU TPPO belum sepenuhnya optimal, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang. Oleh karena itu, saran yang diajukan adalah perlunya revisi UU TPPO agar lebih sinkron dengan Protokol Palermo, terutama dalam memperjelas unsur eksploitasi terhadap anak serta memperkuat sistem perlindungan korban. Selain itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dan kerja sama antarnegara untuk memperkuat penanggulangan perdagangan orang.

Actions (login required)

View Item