Problematika Yuridis Pembangunan Infrastruktur Fisik Milik Negara Dan Perlindungan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

BEOANG, Willhelmus Sandy (2025) Problematika Yuridis Pembangunan Infrastruktur Fisik Milik Negara Dan Perlindungan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Undergraduate thesis, Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (639kB)
	Text BAB I.pdf Download (421kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (575kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB)
	Text BAB V.pdf Download (126kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (479kB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur fisik milik negara merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, pembangunan tersebut kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat atas wilayah yang dijadikan lokasi proyek. Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat adat atas tanah yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan budaya. Meskipun hak tersebut telah diakui secara konstitusional, implementasinya di lapangan masih lemah. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana problematika yuridis pembangunan infrastruktur fisik milik negara dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik hukum yang timbul serta memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan berbagai regulasi sektoral terkait pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu juga dianalisis secara sistematis. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik antara hukum nasional dan hukum adat, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Ketiadaan pengakuan formal atas tanah ulayat menyebabkan tanah adat rentan diklaim sebagai tanah negara, terutama dalam proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan serta kompensasi yang tidak adil memperparah konflik agraria. Selain itu, ketidakharmonisan antar regulasi dan belum adanya undang-undang khusus tentang masyarakat adat menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan hak mereka. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa problematika yuridis dalam pembangunan infrastruktur terhadap tanah ulayat bersumber pada lemahnya perlindungan hukum, konflik norma, dan pendekatan pembangunan yang tidak partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyusun regulasi yang tegas dan berpihak pada masyarakat adat, mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat, dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan proyek infrastruktur yang menyangkut tanah ulayat. Dengan demikian, keseimbangan antara pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak tradisional dapat terwujud secara adil dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item