Analisis Hukum Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin Yang Diberikan Pengadilan Agama Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

JAYANTI, Atika Putri (2025) Analisis Hukum Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin Yang Diberikan Pengadilan Agama Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undergraduate thesis, Universitas Katholik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (571kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text BAB V.pdf Download (210kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (637kB)

Abstract

Perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah menimbulkan persoalan baru dalam praktik dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang. Meskipun ketentuan ini bertujuan melindungi hak anak dan mencegah perkawinan usia dini, di lapangan tetap muncul permohonan dispensasi kawin oleh masyarakat dengan berbagai alasan. Hal ini menimbulkan dilema bagi pengadilan antara menerapkan ketentuan hukum secara tegas atau mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang masih memandang perkawinan dini sebagai hal wajar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan hakim, panitera, serta pegawai di Pengadilan Agama Kupang. Analisis penelitian menggunakan teori kepastian hukum dan teori implementasi kebijakan untuk menilai bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi diproses mulai dari pengajuan, pemeriksaan syarat administratif, hingga pemeriksaan materiil oleh hakim tunggal. Hakim tidak hanya menilai kelengkapan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan sosial calon mempelai, serta alasan mendesak yang dapat dibuktikan secara objektif. Proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, namun pelaksanaannya tetap memerlukan pertimbangan hakim terhadap kondisi kasus yang diajukan. Untuk itu, disarankan agar Pengadilan Agama secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan, prosedur pengajuan dispensasi, serta risiko dan dampak negatif dari perkawinan usia dini. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum darurat dan bersyarat, bukan sarana untuk melegalkan perkawinan anak secara mudah.

Actions (login required)

View Item