Membaca Realitas Putusan MK Terkait Batas Minimal Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham

IKUN, Oktovianus (2025) Membaca Realitas Putusan MK Terkait Batas Minimal Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (332kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text BAB V.pdf Download (207kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (398kB)

Abstract

Hasil uji materi Pasal 169 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden memicu perhatian publik dan dianggap kontroversial oleh sebagian pihak. Pasal tersebut mengatur usia minimal 40 tahun, namun Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan yang memungkinkan masyarakat berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri, dengan syarat memiliki pengalaman memimpin daerah. Keputusan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai bertentangan dengan kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang. Tulisan ini meninjau putusan MK menggunakan perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, yang menekankan tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode filsafat meliputi interpretasi, induksi-deduksi, koherensi internal, kesinambungan historis, dan komparasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa MK lebih mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan dibandingkan kepastian hukum. Asas keadilan dipenuhi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi tanpa dibatasi usia secara kaku. Asas kemanfaatan dipenuhi dengan keyakinan bahwa keputusan tersebut mampu menjamin kesejahteraan bangsa, sebagaimana telah diterapkan di negara-negara maju. Dari sudut pandang utilitarianisme, putusan MK dinilai selaras dengan tujuan hukum karena memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat. Dampak putusan ini diharapkan memperkuat demokrasi dan memberikan peluang kepemimpinan yang lebih inklusif di Indonesia.

Actions (login required)

View Item