Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Setelah Putusan Hakim Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Kelas 1a Kupang

IVENG, Maria Fransiska (2025) Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Setelah Putusan Hakim Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Kelas 1a Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (714kB)
	Text BAB I.pdf Download (336kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (797kB)
	Text BAB V.pdf Download (199kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (378kB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar harkat dan martabat manusia, seringkali melibatkan jaringan kuat, sistematis, dan terorganisasi, serta menjadi kejahatan lintas batas negara. Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu daerah asal korban TPPO, dengan modus operandi yang beragam mulai dari penipuan janji gaji besar, pemalsuan dokumen, hingga penyekapan dan penjeratan utang. Dalam penelitian ini masalah yang dibahas berkaitan dengan bagaimana pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian mengkaji bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Meskipun hak restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, implementasinya setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih menemui berbagai hambatan, terutama di tingkat Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera muda pidana, dan jaksa penuntut umum, serta dokumentasi putusan perkara TPPO di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dari tahun 2021 hingga 2023. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, menguraikan data dan informasi yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan ahli untuk menarik kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perkara TPPO yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A antara tahun 2021-2023 berjumlah 8 perkara. empat diantaranya yang membebankan restitusi kepada terdakwa. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan restitusi adalah adanya permohonan restitusi yang tercantum dalam surat tuntutan penuntut umum, yang idealnya sudah diajukan sejak tahap penyidikan dengan perhitungan kerugian oleh LPSK. Namun, dalam praktiknya, terdakwa seringkali memilih menjalani hukuman kurungan sebagai pengganti pembayaran restitusi, dan belum ada upaya paksa yang tegas untuk memastikan pembayaran restitusi.. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban TPPO di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Meskipun kerangka hukum telah ada, kendala sering muncul pada tahap pengajuan permohonan dan eksekusi putusan restitusi. Oleh karena itu, disarankan agar peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lebih dioptimalkan sejak awal proses hukum untuk perhitungan kerugian, serta penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum guna memastikan restitusi dapat dibayarkan secara efektif kepada korban. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi korban dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif

Actions (login required)

View Item