Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manus

SANGA, Chryswanto M. (2019) Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manus. Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (732kB)
	Text BAB I.pdf Download (732kB)
	Text BAB II.pdf Download (568kB)
	Text BAB III.pdf Download (501kB)
	Text BAB IV.pdf Download (214kB)

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat secara signifikan, oleh karena itu untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Perubahan tersebut telah merevisi Pasal 81 dan Pasal 82 yang mengatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku. Adapun penambahan hukuman bagi para terpidana berupa publikasi identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik hingga dikebiri melalui suntikan kimia. Dalam pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku dianggap telah melanggar pemenuhan hak dasar manusia yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang dapat merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun yang terdapat pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diambil adalah: “Bagaimana pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia ?”. Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pegaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, serta pendekatan historis. Hasil penelitian skripsi menunjukan bahwa terhadap pidana tambahan berupa kebiri kimia dapat dijatuhkan kepada terpidana bersama dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Hal ini berarti bahwa seorang yang telah keluar dari lembaga permasyarakatan dan ketika tiba waktunya untuk melakukan reintegrasi sosial, dia akan memulai pidana tambahan berupa kebiri kimia yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dengan demikian, seseorang terpidana dipaksa untuk tidak memiliki keturunan (dari pasangan yang sah) selama dia menjalani pidana tambahan berupa kebiri kimia. Negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak-Hak Asasi Manusia warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Narapidana sebagai manusia dan warga Negara juga mempunyai hak juga berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya. Jika kebiri kimia yang dijatukan sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual menimbulkan resiko negatif yang merupakan efek samping dari kebiri kimia tentu akan menyiksa fisik si Terpidana dan dengan demikian maka efek negatif dari kebiri kimia bisa tergolong sebagai sebuah bentuk penyiksaan Kesimpulan yang ditarik dalam Skripsi ini adalah pengaturan hukuman kebiri kimia telah bertentangan dengan teori Stufenbau baik secara vertikal maupun horisontal. Secara vertikal pengaturan sanksi kebiri kimia bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Sedangkan secara horisontal, pengaturan sanksi kebiri kimia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Actions (login required)

View Item