Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Kesesuaiannya Dengan SAP PP No.71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai)

LI, Meilianus P. N. Kalle (2020) Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Kesesuaiannya Dengan SAP PP No.71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTARK.pdf Download (713kB)
	Text BAB I.pdf Download (354kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (603kB)
	Text BAB VI.pdf Download (418kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuapeten Manggarai telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Republik Indonesia? Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalahuntuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi langsung dengan pihak-pihak terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif dalam bentuk analisis komparatif. Berdasarkan hasil analisa menujukan bahwa: perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai adalah (1) Pengakuan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2) Pengukuran aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai mengenai penilaian awal, penyusutan, dan Penghentian dan pelepasan aset tetap sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (3) Pengungkapan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (4) Penyajian aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Saran kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai diharapkan lebih terperinci dalam menyediakan data yang berkaitan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai diharapkan dapat mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan dalam Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ada atau tidaknya penghentian dan pelepasan aset tetap diharapkan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dalam laporan keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) lebih terperinci dalam menjelaskan pos-pos aset tetap, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai lebih meningkatkan lagi pelatihan/diklat untuk menambah wawasan mengenai laporan keuangan dan kinerja pegawai.

Actions (login required)

View Item