Analisis Yuridis Larangan Suami Istri Bekerja Pada Perusahan Yang Sama Di Kota Kupang

MARI, Kurdula Kristina (2020) Analisis Yuridis Larangan Suami Istri Bekerja Pada Perusahan Yang Sama Di Kota Kupang. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (212kB)
	Text BAB I.pdf Download (577kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text BAB V.pdf Download (240kB)

Abstract

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tetapi dalam kenyataannya para pekerja yang berstatus suami istri dilarang bekerja pada perusahan yang sama tanpa ada alasan yang jelas dari penguasah. Yang menjadi pokok permasalahan dari penulisan ini adalah Mengapa ada larangan hukum bagi suami istri yang bekerja pada perusahan yang sama dan Apa yang menjadi akibat hukum suami istri bekerja pada perusahan yang sama. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah Untuk mengetahui mengapa ada larangan hukum bagi suami istri yang bekerja pada perusahan yang sama dan Untuk mengetahui akibat hukum suami istri dilarang bekerja pada perusahan yang sama. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa mengapa ada larangan suami isteri bekerja pada perusahaan yang sama berdasarkan alasan-alasan yang dibuat pada perusahaan yakni Menghindari adanya konfik pribadi yang berpotensi membuat lingkungan kerja jadi tidak kondusif, juga kinerjanya yang dikuatirkan akan menurun.Selain konflik pribadi yang dialami susami istri, konflik yang terjadi di kantorpun bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga. Menghindari terbongkarnya rahasia profesiona gara-gara pembicaraan antara suami istri di rumah serta mencegah praktik KKN dengan memanfaatkan jabatan atau wewanag. Dan Menghindari adanya unsur subjektifitas pada penerapan aturan di Kantor maupun penilaian kinerja. Sebagai akibat hukumnya terjadi pembatasan hak bekerja yang telah diatur dalam UUD 1945, dimana hak bekerja adalah hak yang dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa larangan suami isteri bekerja pada perusahaan yang sama berdasarkan beberapa alasan yang diberikan dari perusahaan sebagai berikut: Menghindari adanya konfik pribadi yang berpotendi membuat lingkungan kerja jadi tidak kondusif, juga kinerjanya yang dikuatirkan akan menurun.Selain konflik pribadi yang dialami susami istri, serta mencegah praktik KKN dengan memanfaatkan jabatan atau wewanag. Dan Menghindari adanya unsur subjektifitas pada penerapan aturan di Kantor maupun penilaian kinerja, Selain itu juga terjadinya norma kabur dalam pasal 153 ayat (1) huruf f dimana terdapat larangan bagi pengusaha tapi dalam pasal tersebut membuat pengecualian sehingga para pengusaha diberi kebebasan untuk membuat kebijakan tanpa memperhatikan hak-hak dari pekerja bahkan terjadi konflik norma dalam pasal 153 karna bertentangan dengan Pasal 27 dalam Undang- Undang Dasar 1945. Saran dari penulis bahwa seharusnya adanya kejelasan dari peraturan-perundang-undangan sehingga perusahaan tidak sewenang-wenangnya membatasi hak kerja dari setiap orang.

Actions (login required)

View Item