Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) (studi Kasus di Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang)

LOEMNANU, Yoga Efraim (2020) Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) (studi Kasus di Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text abstrak.pdf Download (664kB)
	Text babb 1.pdf Download (412kB)
	Text babb 2.pdf Download (462kB)
	Text babb 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text babb 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (677kB)
	Text babb 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (652kB)
	Text babb 6.pdf Download (549kB)

Abstract

Adapun perumusan masalah adalah bagaimana implementasi kewenangna Badan Permusyawaratan Desa di Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa. Menjelaskan tentang implementasi kewenangan badan permusyawaratan desa, maka penulis menggunakan (1) implementasi wewenang BPD (2) Kewenangan anggota BPD (3) Pemerintah desa (4) Pengertian BPD (5) Fungsi BPD (6) Tugas BPD. Ada 3 (tiga) aspek yang dikaji dalam penelitan ini yaitu (1) Membahas dan Menyepakati Rancangan peraturn desa (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (3) pengawasan anggaran dana desa dan kinerja kepala desa. Metode penelitan yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. jenis data yang digunakan adalah data primer yang di kumpul secara langsung dari responden/informan atau yang di ambil langsung dan data sekunder data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi. teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, observasi serta dokumentasi serta teknik analisis data analisis kualitatif yang bersifat deskriptif karena lebih relevan dengan obyek penelitian. Berdasarkn hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: aspek yang pertama membuat rancangan peraturan desa (ranperdes) dan dibahas bersama kepala desa dalam rapat musyawarah desa (musdes), namun hal ini belum berjalan baik sesuai regulasi yang ada. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih mengalami beberapa kendala dalam hal ini, SDM msih lemah, kurang pelatihan dan kurangnya pengalaman organisasi. kedua, menampung aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat desa telah dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dalam hal ini fungsi BPD mengenai pengawasan dikatakan telah dilakukan dengan baik, karna dalam perjalanan pengawasan BPD terhadap pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa dalam perjalanannya tidak ditemukan kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan terhadap BPD untuk diadakannya diklat bagi semua anggota BPD, Masyarakat pemilih disarankan untuk memilih orang yang mampu dan memahami fungsi BPD, perlu adanya peraturan desa sebagai pengontrol dalam kehidupan masyarakat.

Actions (login required)

View Item