Politik Sebagai Aktivitas Komunikatif Menurut Hannah Arendt

SONBAY, Yoseph K. Seran (2020) Politik Sebagai Aktivitas Komunikatif Menurut Hannah Arendt. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAKSI.pdf Download (713kB)
	Text BAB I.pdf Download (209kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (502kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text BAB V BARU.pdf Download (433kB)

Abstract

Aristoteles secara jelas mengungkap dua aspek sosial yang hadir sebagai dua kutub yang saling berlawanan antara oikos dan polis. Dalam oikos, berlaku relasi antara menguasai dan dikuasai, antara laki-laki dan perempuan, antara tuan dan budak, antara budak dan kerbau. Rumah tangga merupakan sebuah lingkup keniscayaan; relasi antara laki-laki dan perempuan terjalin demi pembiakan dan 12 hubungan tuan dan budak demi pertahanan hidup. Menurut Aristoteles, dominasi tuan atas anggota keluarga merupakan hal yang dibenarkan sebab tuan mempunyai kodrat yang lebih tinggi. Bahwa laki-laki lebih mampu memerintah dari pada perempuan. Singkatnya, pengaturan ini berdasar pada dominasi antara tuan dan budak, laki-laki dan perempuan. Dipihak lain, Aristoteles juga berpendapat yang adalah akivitas politis, merupakan aktivitas antar manusia yang bebas dan setara. Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas ini adalah orang-orang yang bebas. Berangkat dari pembedaan ini, Arendt merumuskan apa-apa yang terkait dengan konsep aktivitas politik. Menjadi politis, hidup dalam polis, berarti bahwa segala sesuatu diputuskan lewat kata-kata dan persuasi dan tidak lewat pemaksaan dan kekerasan. Sebab bagi orang Yunani, pemaksaan dan kekerasan merupakan perbuatan yang biasa terjadi diluar polis, di dalam rumah atau dalam hidup berkeluarga dimana pemerintahan kepala keluarga tiada yang menandingi. Arendt berpendapat pula bahwa politik tercipta melalui dua hal, yakni melalui bertindak bersama, melalui kata-kata dan perbuatan. Maka, politik bagi Arendt merupakan aktivitas orang-orang yang bebas dan setara yang berkomunikasi atau politik merupakan aktivitas yang komunikatif. Dengan tindakan orang langsung terhubung dengan manusia-manusia yang lain, tanpa perantara, hal ini terkait dengan kondisi pluralitas manusia. Pluralitas menjadi tempat dimana tindakan dan ucapan berlaku. Karena setiap orang berbeda-beda maka dibutuhkan tindakan dan bahasa/ucapan sebagai penghubung satu kepada yang lain. Melalui rumusan ini, Arendt mau 13 menekankan bahwa aktivitas politis itu merupakan aktivitas antara manusia-manusia yang plural, masing-masing dengan keunikan dan kekhasannya. Melalui tindakan dan ucapan/kata-kata setiap orang menyingkap segala keunikan masing-masing, tanpa menyembunyikan maksud melalui ucapan yang tulus dan benar. Maka politik hadir sebagai aktivitas komunikatif diantara manusia-manusia plural dengan kebebasan dan kesetaraaan. Politik sebagai aktivitas komunikatif merupakan kesimpulan yang mendalam atas penekanan Arendt pada aktivitas tindakan dan ucapan. Melalui tindakan dan ucapan sesungguhnya, setiap orang mencerminkan kebebasan serta pluralitas setiap pribadi menjadi dasar adanya aktivitas politis. Arendt menerjemahkan aktivitas tindakan dan ucapan sebagai yang mengkonstitusi kehidupan politik (bios politikos). Antara tindakan ucapan haruslah selalu bersama sama. Melalui tindakan dan ucapan, setiap orang disingkap segala kebenaran tentang siapa dirinya (agen politik) tetapi disatu sisi, tindakan dan ucapan membutuhkan pengakuan dari orang lain, yang dengan sendiri keberadaan orang lain juga menjadi penentu aktivitas politis. Tidak hanya berhenti di sini, Tindakan dan ucapan yang tercipta ini, membutuhkan ruang publik sebagai tempat individu menjalin komunikasi. Melalui ruang publik, setiap orang mengungkapkan dirinya, menyampaikan aspirasi, dan menyuarakan kepentingan-kepentingan karena harus berhubungan dengan kepentingan bersama. Secara keseluruhan, konsep politik yang dibangun Arendt terjadi tanpa penguasaan, adanya pengakuan terhadap keunikan yang lain dan mencakup semua orang serta berada dalam ruang publik. 14 Dalam refleksinya atas politik, Arendt juga menolak konsep Sang Manusia. Sang Manusia baginya adalah a-politis, bukan politis. Sang Manusia mencerminkan konsep toteliter dari sang penguasa yang mereduksi pluralisme empiris manusia ke dalam monisme konseptual. Adapula upaya penguasaan dari sang Manusia. Inilah yang bagi Arendt disebut a-politis atau anti politik. Arendt mengartikan politik sebagai kebebasan bukan penguasaan. Dalam kebebasan setiap orang menampilkan kepluralitasannya yang harus diterima. Terhadap konsep Sang Manusia, lahir pula pengertian kekuasaan. Dari sumber yang sama, yakni tindakan dan ucapan, di situlah kekuasaan pertama kali tercipta. Kekuasaan bagi Arendt, teraktualisasi saat orang-orang tetap saling berkomunikasi. Kesepakatan di antara semua orang mencipta kekuasaan. Kekuasaan menurut Arendt, hanya ada jika orang-orang hidup dekat satu dengan yang lain, sehingga memungkinkan adanya komunikasi selalu tercipta. Sebaliknya, seorang entah karena alasan apa mengisolasi diri dan tidak terlibat dalam hidup bersama menghilangkan kuasa dan membuatnya menjadi impoten. Institusi politik sendiri merupakan manisfestasi dan meterialisasi kekuasan yang muncul dari aktivitas komunikatif orang-orang yang bersepakat. Tujuan pembentukan institusi ini adalah untuk menjaga kebebasan politik warga negaranya yang tidak lain adalah ruang penampakan dan undang-undang yang ada berperan untuk memperlancar proses komunikasi warga. Berhasil tidaknya sebuah institusi tergantung dari bagaiman cara institusi itu menjaga agar warga negaranya tetap berkomunikasi.

Actions (login required)

View Item