ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH BERKEMBANG DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DARIS, Ferlysaul Robinson (2021) ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH BERKEMBANG DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text Cover-Abstrak.pdf Download (943kB)
	Text BAB I.pdf Download (47kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB V-Daftar Pustaka.pdf Download (106kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal dan daerah berkembang di Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan setelah penelitian ini dapat mengetahui perbandingan kemampuan keuangan pada daerah tertinggal dan daerah berkembang di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif. Data yang digunakan berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah yakni Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Efisien Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas Keuangan Daerah, dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk keterangan, opini, sikap atau pengalaman responden yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini, dan data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka, dan dalam hubungannya dengan penelitian ini adalah data laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2015-2019. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis deskripsi dengan analisis Rasio Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan : 1) Rasio Kemandirian, kinerja keuangan daerah tertinggal 7,28% dan daerah berkembang 9,6%, kinerja keuangan daerah dikategorikan sangat rendah. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tertinggal maupun berkembang, masih membentuk hubungan Instruktif. Berarti antara daerah tertinggal dan daerah berkembang, masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. 2) Rasio Ketergantungan Keuangan daerah tertinggal rata-ratanya adalah 94,2% dan daerah berkembang 92,7%. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat dan Propinsi masih sangat dominan dalam ketergantungan keuangan daerah. 3) Rata-rata Rasio Efektivitas daerah tertinggal 84,9%, dan daerah berkembang 85,8%, kategori kurang efektif. 4) Rata-rata Efisiensi penggunaan keuangan daerah pada daerah tertinggal 14,6% dan daerah berkembang 10,8%, kategori cukup efisien. 5) Rasio Keserasian daerah tertinggal rata-rata belanja langsung (49,04%) dan tidak langsung (50,96%), masih belum seimbang. Daerah berkembang rata-rata belanja langsung (42,89%) dan rata-rata belanja tidak langsung (57,11%) ini juga menunjukkan belum seimbang. Karena idealnya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung dengan kisaran antara 60% - 90%. 6) rata-rata rasio pertumbuhan daerah tertinggal 6,12%, dan Rata-rata rasio pertumbuhan pada daerah berkembang 10,53%. Saran yang diberikan adalah : Pemerintah daerah tertinggal dan daerah berkembang, agar dapat meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, serta pemanfaatan aset –aset daerah yang potensial. Agar selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Seharusnya juga tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, agar kedepannya bisa tumbuh menjadi Kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

Actions (login required)

View Item