Eksistensi Agama Dalam Ruang Publik Menurut Jürgen Habermas

SUBA, Paskalis (2021) Eksistensi Agama Dalam Ruang Publik Menurut Jürgen Habermas. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (546kB)
	Text BAB I.pdf Download (103kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text BAB V.pdf Download (85kB)

Abstract

Manusia adalah makhluk yang beragama atau homo religious. Konsep ini ingin menegaskan bahwa agama adalah bagian kodrat alami manusia. Oleh karena itu, agama merupakan pengalaman paling khas dan eksistensial dalam kehidupan manusia. Sebagai pengalaman batin atau lazim dikenal dengan sebagai instansi internal, agama tersembul dari kedalaman hakiki diri manusia dalam kaitannya dengan Yang Ilahi. Pada titik ini,setiap manusia,apapun latar belakangnya,akan menciptakan agama. Agama menjadi gejala universal peradaban tanpa kecuali,dengan bentuk ekspresi yang berbeda antara satu agama dengan agama yang lain. Meskipun demikian, agama dalam sejarah peradaban manusia mengalami pasang surut,secara khusus berkaitan dengan eksistensi dan perannya dalam ruang publik. Ada masa di mana peran agama mendominasi segala dimensi kehidupan manusia bahkan menjadi penjamin tunggal akan kebenaran. Namun pada periode tertentu agama dianggap sepi bahkan dianggap tidak lagi up to date dengan zaman. Hal ini, terjadi pada zaman modern yang diawali dengan revolusi industri dan proses rasionalisasi di Eropa. Pada periode ini agama didepak dari ruang publik ke ruang privat yang mistis dan sakral, hingga akhirnya diklaim irasional. Pada titik ini, relasi agama dan negara tetap memperhatikan batas-batas kewenangannya. Habermas menegaskan bahwa warga agama harus sadar bahwa dalam nalar yang berlaku dalam negara modern adalah nalar sekular. Oleh karena itu, warga agama tetap memperhatikan prasyarat ini, dengan menerjemahkan doktrin partikular mereka ke dalam bahasa universal. Lebih jauh dari itu setiap warga agama yang mengambil bagian dalam pemerintahan mereka harus mampu memliki kemampuan epistemis dengan mengartikulasi bahasa religius ke dalam bahasa sehingga prinsip netralitas negara tetap terjaga.

Actions (login required)

View Item