Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019

MUKI, Arselus Irganto (2020) Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (655kB)
	Text BAB I.pdf Download (146kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text BAB V.pdf Download (130kB)

Abstract

Dibuatnya penormaan baru Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pihak kreditor tidak dapat secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila pihak debitor melakukan wanprestasi dan tidak mau untuk menyerahkan barang jaminan tersebut maka pihak kreditor harus melakukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dari pengadilan, sehingga proses eksekusi akan memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya tambahan dengan demikian eksekusi jaminan fidusia terlihat tidak efisien sebagaimana ciri dari jaminan kebendaan adalah apabila debitor wanprestasi maka dalam proses percepatan pelunasan piutang yang sederhana dan murah, tanpa lewat prosedur yang panjang. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukan putusan tersebut berdampak pada proses eksekusi akan memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya tambahan dengan demikian eksekusi jaminan fidusia terlihat tidak efisien sebagaimana ciri dari jaminan kebendaan adalah apabila debitor wanprestasi maka dalam proses percepatan pelunasan piutang yang sederhana dan murah, tanpa lewat prosedur yang panjang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan penormaan kembali Pasal 15 ayat (2) dan (3) penormaan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maka konsep parate eksekusi pada lembaga jaminan fidusia mengalami pergeseran bahwa parate eksekusi dapat dijalankan dengan syarat terdapat kesepakatan antara kreditor dan pemberi fidusia atau debitor bersedia secara sukarela menyerahkan obyek yang menjadi jaminan fidusia, sehingga pola parate eksekusi pada lembaga jaminan fidusia yang mencerminkan eksistensinya yang sederhana, cepat dan tak perlu biaya tinggi, kini akan mengalami proses yang panjang dan memerlukan syarat untuk melaksanakannya serta memakan biaya yang lebih besar dari sebelumnya.

Actions (login required)

View Item