Pembatasan Kewenangan Penggunaan Hak Milik Atas Tanah Bersertifikat Yang Berasal Dari Tanah Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabuparten Ende

NAGA, Vincentius Mbale (2021) Pembatasan Kewenangan Penggunaan Hak Milik Atas Tanah Bersertifikat Yang Berasal Dari Tanah Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabuparten Ende. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (626kB)
	Text BAB I.pdf Download (29kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)
	Text BAB V.pdf Download (14kB)

Abstract

Pendaftaran hak atas tanah bertujuan agar para pemegang hak atas tanah akan dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak serta dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Namun di wilayah adat Kebirangga terdapat pembatasan kewenangan penggunaan hak bagi pemilik sertifikat hak milik atas tanah yang berasal dari tanah adat pada masyarakat hukum adat Kebirangga karena tanah diperoleh berdasarkan pembagian tanah ulayat oleh Mosalaki, sehingga masyarakat hukum adat hanya dipandang sebagai penggarap tanpa mempunyai hak untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut ( menjual atau menjaminkan pada Bank), hal ini bertentangan dengan ciri dari hak Milik dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hal tersebut jelas bahwa masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana pembatasan kewenangan penggunaan hak milik atas tanah bersertifikat yang berasal dari tanah adat pada masyarakat hukum adat di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende? Dan bagaimana Kekuatan hukum dari sertifikat hak milik atas tanah adat ?. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan menggunaka metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi. Penelitian ini akan dilakukan Pada masyarakat hukum adat di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer yang didapat langsung melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal ilmiah dan website internet, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Kebirangga di Kecamatan Maukaro,Walaupun tanah telah adanya sertifikat hak milik atas nama masing-masing anggota Masyarakat Hukum Adat Kebirangga tetapi tidak dapat dijual atau untuk dijamin ke pihak bank, karena adanya pembatasan kewenangan penggunaan hak milik atas tanah yang disertifikat, sehingga hak milik atas tanah masih menjadi hak Mosalaki untuk mengatur berdasarkan Hukum Adat yang berlaku hingga saat ini, sedangkan Kekuatan hukum dari serstifikat tanah adat yaitu masih lemah tapi diakui oleh undang-undang, namun masih lebih kuat ketentuan Hukum adat yang berlaku bagi pemilik dan pembuktian dari masyarakat adat secara khusus pada masyarakat Hukum adat Kebirangga. Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa hak milik atas tanah bersertifikat yang berasal dari tanah adat pada masyarakat hukum adat kebirangga tetap menjadi hak Mosalaki dan masyarakat hukum adat sebagai pengelolah, walaupun sertifikat hak milik atas nama masing-masing. Saran yang dapat penulis berikan adalah;1)Masyarakat Hukum Adat Kebirangga agar tetap mempertahankan Tanah adat sebagai hak bersama dibawa kekuasaan Mosalaki sebaga kepala adat berdasarkan hukum adat,walaupun tanah adat telah disertifikat.2) Kepada masyarakat hukum adat Kebirangga agar tetap mengikuti aturan adat yang dipimpin oleh Mosalaki hingga turun- temurun dimasa yang akan datang seperti saat ini, walaupun tanah adat mempunyai sertifikat atas nama masing-masing.

Actions (login required)

View Item