Implementasi Kebijakan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

REME, Mario Columbanus Bombang (2021) Implementasi Kebijakan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (692kB)
	Text BAB I.pdf Download (158kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text BAB VI.pdf Download (849kB)

Abstract

Jiwa kedisiplinan mutlak bagi setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur birokrasi, yang ditanamkan dan dipupuk dalam melaksanakan berbagai rutinitas keseharian, mengingat antara disiplin dalam kerja dan motivasi kerja memiliki hubungan yang erat yang akan berpengaruh pada produktivitas dan pelayanan prima. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah telah memberikan sebuah kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak berlaku lagi. Tentu, PP No. 53 tahun 2010 tersebut telah diimplementasikan pada Badan Kepegawaian Nusa Tenggara Timur. Namun, dalam praktiknya masih terjadi tindakan indisipliner yang dilakukan ASN di lingkup BKD Provinsi NTT. Skripsi ini bertujuan menganalisis sejauh mana penerapan PP No. 53 Tahun 2010 pada BKD Provinsi NTT. Teori yang digunakan peneliti adalah model implementasi dari Van Metter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik analisis data dari Miles dan Haberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS di BKD Provinsi NTT belum berjalan optimal disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran dari pegawai serta adanya pengaruh faktor sosial dan ekonomi.

Actions (login required)

View Item