Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 (Studi Atas Penerapan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007)

BAGU, Hugolinus Yustinus (2013) Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 (Studi Atas Penerapan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007). Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (636kB)
	Text BAB I.pdf Download (210kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text BAB VI.pdf Download (161kB)

Abstract

Hugolinus Yustinus Bagu. Skripsi 2013. No. Registrasi 33109024 dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur tahun 2011 (Studi Atas Penerapan Permendagri No.17 tahun 2007). Dibawah bimbingan Ibu Rere Paulina Bibiana, SE, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Bruder Salomon Leki, SE, M.Ec.Dev sebagai Dosen Pembimbing II. Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Sudah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apakah pengelolaan aset tetap pada Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur tahun 2011 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumentasi. Alat analisis yang digunakan membandingan antara Permendagri No.17 tahun 2007 dengan perbandingan Aset Tetap pada Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur. Dari hasil analisis data yang dilakukan, diambil kesimpulan Pengelolaan Aset Tetap Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur belum sepunuhnya perpatokan pada Permendagri No.17 Tahun 2007 seperti : Sudah melakukan penggunaan tetapi masih belum terlaksana secara efektif, karna dilakukan bukan untuk kepentingan TUPOKSI. Penata usahaan dalam hal pelaporan aset tidak terapkan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA). Pemanfaatan BMD sebagian besar sudah dipergunakan sesuai dengan TUPOKSI namun aset tanah masih ada yang bermasalah digugat pemilik dan sedang dalam proses hukum. Belum menitik beratkan pengamanan fisik dan adminisratif sehingga digunakan belum optimal seperti aset tanah sudah dimiliki, tetapi dokumen kepemilikan masih dalam proses. Belum memakai penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset. Penghapusan baru Kendaraan Dinas tetapi masih tercatat dalam daftar inventaris. Pemindahtanganan dalam hal pelepasan hak atas Tanah dan Bangunan tidak melalui proses tender. Dalam hal pengawasan belum melakukan dengan baik karena setiap kali pengadaan BMD masih ada barang yang belum terinventarisir. Bagi pegawai yang melakukan pengelolaan BMD menghasilkan penerimaan daerah tidak mendapatkan atau diberikan insentif. Saran yang diberikan, penggunaan BMD harus berpatokan pada Permendagri No. 17 tahun 2007 agar penggunaan terlaksana secara efektif sesuai TUPOKSI. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) perlu diterapkan untuk meningkatkan kinerja pelaporan BMD. Pemanfaatan BMD harus dipergunakan sesuai dengan TUPOKSI. Pengamanan BMD harus diperhatikan baik fisik maupun adminsitrasi sehingga dokumen kepemilikannya ada. Sebaiknya perlu meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan/pelatihan untuk menambah wawasan khusus penilaian aset. BMD Dinas PPKAD Kabupaten Flores Timur harus dihapuskan dari daftar inventaris BMD. Pemindahtanganan harus sesuai dengan Permendagri No.17 tahun 2007. Pengawasan dilakukan sesuai peraturan Perundang-undangan agar semua barang terinventarisir dengan baik. Pembiayaan bagi pegawai yang menghasilkan pendapatan harus diberikan insentif agar kinerja pegawai semakin baik.

Actions (login required)

View Item