BEKULIU, Roby Yusuf (2013) Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Otonomi Asli Desa Di Desa Fatuoni Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.
Text
ABSTRAK.pdf Download (993kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (77kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB) |
|
Text
BAB VI.pdf Download (81kB) |
Abstract
Skripsi ini berjudul: Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Otonomi Asli Desa, di Desa Fatuoni, Kecamatan Amantun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanaDampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi otonomi asli Desa, di Desa Fatuoni, Kecamatan Amantun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Secara Konseptual otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Otonomi Desa mengandung tiga makna: (a) Hak Desa untuk mempunyai, mengelola atau memperoleh sumber daya ekonomi-politik; (b) Kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan (c) Tanggungjawab Desa untuk mengurus kepentingan publik (rakyat) desa melalui pelayanan publik. Implementasi otonomi desa dipengaruhi oleh regulasi. Dalam rangka menggambarkan Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi otonomi asli Desa, di Desa Fatuoni, Kecamatan Amantun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari para responden melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, Penulis menentukan rasponden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang dilakukan secara Purposive. Untuk menganalisis Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi otonomi asli Desa, di Desa Fatuoni, Kecamatan Amantun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan maka digunakan variabel dengan indikatornya; Ada tidaknya pelaksanaan kewenangan berbasis asal usul, Adanya tugas-tugas pembantuan yang sesuai dengan kemampuan desa, Ada tidaknya legitimasi kepemimpinan kepala desa dan BPD, Meningkatnya posisi desa sebagai daerah yang otonom dan bukan sebagai daerah administrasi semata, Hilang tidaknya keaslian desa dalam konteks otonomi asli sesuai asal usul desa yakni kekuasaan desa sebagai Kuan Tuaf dan Kepala Desa sebagai Ama Desa atau Temukung, Nakaf dan sebutan lainnya sesuai dengan desa setempat, Hilang tidaknyanya swadaya dan gotong royong masyarakat, Lumpuhnya inisiatif dan kreativitas pembangunan masyarakat desa.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observsasi dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Desa Fatuoni merupakan salah satu wilayah otonom yang berada dalam wilayah kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Desa ini dibentuk dari 4 Temukung Besar : Tupa, KuanUsapi, Liuleni dan Tobin yang dikuasai oleh sepuluh Kua Tuaf antara lain : Linome, Nauf, Basleni, Nako, Ma‟feo, Lopo, Hala, Boti, Fai dan Bell. Kua Tuaf ini merupakan komunitas asli yang terstruktur dan terpimpin. Seiring dengan berjalannya waktu desa ini kemudian dibentuk dengan Keputusan Gubernur KDH. Swatantra Tk. I Nusa Tenggara Timur Nomor : Und.2/1/27 tanggal 4 November 1964 tentang Pembentukan Desa Gaya Baru di seluruh Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Timor Tengah Selatan Nomor : DD.12/II/I tanggal 7 Mei 196 9 mengenai Pembentukan Desa-Desa Gaya Baru di Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan desa berbasis asal usul dilaksanakan oleh desa. Belum adanya pelimpahan tugas pembantuan kepada desa oleh pemerintah. Adanya legitimasi kepemimpinan Kepala Desa dan BPD berdasarkan demokrasi desa dan kewenangan Kepala Desa dan Fungsi Kepala Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memberikan landasan yang kuat menuju terbentuknya komunitas yang mandiri dan otonom. Kekuasaan desa sebagai Kua Tuaf dan Kepala Desa sebagai Nakaf tetap dijunjung tinggi. Gotong royong dan swadaya masyarakat merupakan sifat dan pola hidup masyarakat yang masih terjaga. Kreativitas dan Inisiatif pembangunan desa dimiliki oleh desa berupa kelompok usaha bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dampak yang diharapkan dari Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi otonomi asli Desa berjalan dengan baik. Hal ini terwujud dari adanya pelaksanaan kewenangan berbasis asal usul, adanya legitimasi kepala desa dan BPD, memposisikan desa sebagai daerah yang otonom, kekuasaan desa sebagai Kua Tuaf dan kepala desa sebagai Nakaf. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan dari Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi otonomi asli Desa dapat disimpilkan bahwa, masih adanya semangat gotong royong, serta masih adanya kreativitas dan inisiatif pembangunan. Untuk itu, penulis menyarankan memiliki kesiapan untuk menjalankan pelimpahan kewenangan, menjaga keharmonisan hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan BPD, meningkatkan posisi desa dengan melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan pemerintah desa, peningkatan semangan gotong royong dan inisiatif dan kreativitas.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | S.Kom Sela Mikado |
Date Deposited: | 09 May 2022 23:58 |
Last Modified: | 09 May 2022 23:58 |
URI: | http://repository.unwira.ac.id/id/eprint/6387 |
Actions (login required)
View Item |