Analisis Realisasi Anggaran Kas Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lembata

YANGLERA, Anastasia (2014) Analisis Realisasi Anggaran Kas Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lembata. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (235kB)
	Text BAB I.pdf Download (40kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (21kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB)
	Text BAB VI.pdf Download (20kB)

Abstract

Salah satu indikator pengukuran kinerja SKPD tergantung dari ketersediaan dana dan penyerapannya untuk tiap triwulan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis realisasi anggaran kas pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran kas pada Dinas Sosil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata. Variabel-variabel penelitian adalah anggaran dan waktu. Jenis data yang digunakan menurut sifatnya yakni data kuantitatif dan kualitatif, dan menurut sumbernya yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yakni dengan mengumpulkan data, kemudian menganalisis realisasi anggaran pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata, yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterlambatan realisasi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain SPJ karena SPJ selalu mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Formulir-formulir kelengkapan SPJ, alur pembuatan sampai pengiriman SPJ ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata sudah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 namun dalam pelaksanaannya sering mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian SPJ selama 18 hari dari yang seharusnya 10 hari. Dalam pelaksanaan penyelesaian SPJ sampai dengan pengiriman SPP sering mengalami keterlambatan, yang menyebabkan penyerapan dana untuk tiap triwulan tidak sesuai dengan anggaran kas. Penyerapan dana untuk triwulan I sebesar 95,19%, triwulan II sebesar 61,01%, triwulan III sebesar 93,55% dan triwulan IV sebesar 137,46%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah pegawai yang diperbantukan di Bagian Keuangan SKPD, ketersediaan fasilitas pendukung seperti komputer khusus untuk menangani urusan keuangan serta pemanfaatan waktu untuk penyelesaian SPJ. Berdasarkan hasil analisis, maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata memperhatikan adanya penambahan jumlah pegawai, menambah pengetahuan pengelola keuangan dengan mengikuti Bimtek Keuangan, ketersediaan fasilitas penunjang dan memperhatikan batasan waktu penyelesaian SPJ yang seharusnya 10 hari sehingga tidak menyebabkan keterlambatan penyelesaian SPJ sampai proses pengajuan SPP dan penerbitan SP2D agar penyerapan dana untuk tiap triwulan dapat terealisasi sesuai dengan anggaran kas.

Actions (login required)

View Item