Analisis Politik Dinasti Di Kabupaten Malaka

MANEK, Yohanes P Edro Amaral (2021) Analisis Politik Dinasti Di Kabupaten Malaka. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (285kB)
	Text BAB I.pdf Download (141kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text BAB VI.pdf Download (184kB)

Abstract

Teori yang digunakan untuk menjawab masalah yang diangkat mengunakan Teori Politik Dinasti, Patrion Klien dan konsep Rekrutmen Pejabat Publik. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif, sumber data yang diperoleh yaitu dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengunaka variabel yaitu Rekrutmen Pejabat Publik berdasarkan kekerabatan kekeluargaan dan politik dengan indikator yakni Rekrutmen Pejabat Publik tidak berdasarkan Kompetensi Teknis, Rekrutmen Pejabat Publik tidak berdasarkan Kompetensi Manajerial, dan Rekrutmen Pejabat Publik tidak berdasarkan kompetensi sosial Kultural. Adapun aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi adanya praktek Politik Dinasti yaitu aspek kontektual dan aspek realitas. Hasil Penelitian menunjukan Bahwa: (1) Rekrutmen jabatan publik di Kabupaten Malaka lebih berdasarkan Spoils system (hubungan yang bersifat politik dan kekeluargaan) serta tidak berdasarkan merit system terutama dalam aspek Kompetensi Teknis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN terutama spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. (2) Rekrutmen jabatan publik di Kabupaten Malaka pada aspek Kompetensi Teknis sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN terutama harus memiliki integritas, kerja sama, komunikasi,, orientasi pada hasil, pelayanan public, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Hal tersebut tidak dimiliki oleh pejabat publik yang mempunyai kedekatan emosional dengan Bupati. (3) Rekrutmen Pajatan publik di Kabupaten Malaka pada aspek Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana diamanatkan dalam Permen Namun dalam prakteknya dilapangan semua Poin dan Indikator Kompetensi Perekat Bangsa sebagai syarat utama Kompetensi Sosial Kultural tidak diterapkan. (4) sistem birokrasi yang berjalan tidak sesuai Dengan Rugulasi ASN tersebut diakibatkan oleh kebijakan kepala daerah yang lebih memilih kebijakan deskresi karena kebutuhan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Usia kabupaten malaka yang tergolong masih muda mengakibatkan sistem birokrasi yang morat-marit dan terkesan terburu-buru dan mengebaikan sistem meryt dalam menempatkan posisi pejabat publik dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang ASN. Dan juga jumlah ASN yang kurang sehingga pemerintah memilih kebijakan mengembalikan ASN yang berasal dari Malaka yang bertugas di daerah lain untuk kembali mengabdi di Daerah asalnya. Sistem birokrasi yang berjalan tidak sesuai Dengan Rugulasi ASN tersebut diakibatkan oleh kebijakan kepala daerah yang lebih memilih kebijakan deskresi karena kebutuhan pelayanan publik. Terkait kesimpulan yang ada maka disarankan untuk Menguatkan pengawasan pemilu dan penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu untuk mencegah Politik Dinasti dan Politik uang. Memperbaharui aturan-aturan hukum yang berlaku untuk membatasi ruang gerak dari Politik Dinasti. Memperkuat kajian teoritis untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai dinasti politik di tingkat daerah, Meningkatkan Sumber Daya manusia ( SDM ) sehingga sehingga sistem pengawasannya berjalan dengan baik agar Penguasa tidak Bertindakan dan dalam mengambil suatu keputusan sewenang-wenang.

Actions (login required)

View Item