Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi NTT

SANDA, Renaldi (2022) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi NTT. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (575kB)
	Text BAB I.pdf Download (461kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	Text BAB VI.pdf Download (198kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Sistem Pengendalian Internal atas Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: mengetahui Sistem Pengendalian Internal atas Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT. Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data menurut sumber dan jenis data menurut sifat. Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, diketahui bahwa 1.) Dinas PUPR telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal atas Penatausahaan Belanja Daerah untuk aktivitas di Pemda, 2.)Diketahui masih ada 2 unsur Sistem Pengendalian Internal yang belum dilaksanakan dengan maksimal yaitu Penilaian Resiko dan Kegiatan Pengendalian yang menyebabkan terjadinya kesalahan pencataaan dengan jumlah yang cukup besar, 3.) Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal lainnya sudah dijalankan dengan baik dan sudah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran yaitu : Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT: Lebih meningkatkan kinerja dari setiap setiap pegawai negeri sipil, Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas harus diatur dan dirancang dengan lebih baik lagi dan lebih teliti, Lebih dapat meningkatkan dan mempertahankan sistem pengeluaran kas dan diharapkan untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item