Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

BERU, Rikardus (2016) Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (753kB)
	Text BAB I.pdf Download (442kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text BAB V.pdf Download (103kB)

Abstract

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dalam kaitannya dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, setiap warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang harus dilindungi, salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan adanya pemberian remisi. Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris. Di dalam spesifikasi penelitian, peneliti menggunakan beberapa indikator yang difokuskan pada syarat pemberian remisi yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lapas Kelas IIA Kupang, jumlah narapidana korupsi dari tahun 2012 sampai tahun 2015 sebanyak 60 (enam puluh) orang. Dari 60 (enam puluh) orang narapidana korupsi tersebut, peneliti mengambil 4 (empat) orang sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari keempat narapidana korupsi yang diambil sebagai sampel, ada yang sudah mendapatkan remisi, namun ada juga yang belum mendapatkan remisi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan pemberian remisi terhadap terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dinilai oleh narapidana korupsi sangat diskriminatif karena adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebabkan para terpidana korupsi tidak mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Actions (login required)

View Item