Studi Tentang Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Fatumetan Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang

TOTOS, Heo Oktovianus Imanuel (2016) Studi Tentang Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Fatumetan Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (599kB)
	Text BAB I.pdf Download (251kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text BAB VI.pdf Download (237kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul; Studi Tentang Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Fatumetan Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang. Masalah pokok dalam penelitin ini bagaimana Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Fatumetan. Penelitian ini bertujuan untuk Mendiskripsikan tentang Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa di desa Fatumetan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Perturan Desa di Desa Fatumetan. Adapun metode yang digunakan lebih bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pemerintah desa dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Fatumetan. Analisis yang dilakukan mengandalkan data primer maupun data skunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Faktor-faktor Mempengaruhi Kapasitas Organisasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Fatumetan adalah Rendahnya kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Kurangya Inisiatif Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat Peraturan Desa, kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa Fatumetan yang kompleks menyebabkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa kesulitan untuk membuat Peraturan Desa serta kurangnya strategi pengembangan kapasitas organisasi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis tentang proses penyusunan PERDes oleh pemerintah kabupaten. Disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa masih rendah sehingga mempegaruhi proses pembuatan Peraturan Desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa jenjang pendidikan formal yang dimiliki oleh aparatur Pemerintah Desa dan BPD rata-rata SMP dan SMA saja, Rendahnya Inisiatif dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengembangkan potensi-potensi di Desa untuk dikelola pemerintahan desa melalui peraturan desa. Penelitian menunjukan bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menyusun PERDes hanya pihak Pemerintah Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa selama ini tidak mempunyai inisiatif penyusunan PERDes, Tidak dilibatkannya Tokoh masyarakat dalam penyusunan PERDes. Saran: Pemerintah Kabupaten harus terus melakukan pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, bimbingan teknis tentang penyusunan produk hukum desa. Proses Penyusunan Peraturan Desa harus dilakukan secara partisipatif. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari tahapan persiapan awal sampai penetapan PERDes. Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa harus mempunyai inisiatif atau memprakarsai proses penyusunan Peraturan Desa.

Actions (login required)

View Item