Model Relasi Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur.

DAPUTRI, Florentina Marisa (2022) Model Relasi Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (713kB)
	Text BAB I.pdf Download (173kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (405kB)
	Text BAB VI.pdf Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Model Relasi Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur. Adapun yang menjadi Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menggambarkan model relasi hubungan kerja Antara BPD dengan kepala desa Di Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten manggarai timur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teori yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah Model Relasi diantaranya Model Dominatif, Model Kolutif, Model Konfliktual dan Model Kemitraan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap analisa data melalui redukasi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Model Dominatif. Kepala desa sangat dominan berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kerja kepala desa tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan kurang koordinasi antara BPD dengan kepala desa dan BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. 2) Model Kolutif. antara BPD dengan pemerintah desa menjalin hubungan yang baik sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan korupsi yang merugikan warga masyarakat. 3) Model Konfliktual. BPD dengan kepala desa sering terjadi ketidakcocokan dalam pengambilan keputusan karena keberadaan BPD bukan berasal dari kelompok pendukung kepala desa. 4) Model Kemitraan. Adanya kerja sama antara BPD dengan kepala desa untuk mencapai suatu tugas dan tujuan dapat dilihat dalam pembuatan RAPBDes dan Musrenbangdes. Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar 1) perlu adanya sosialisasi dan pelatihan khusus terkait tugas dan fungsi BPD, sehingga hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa terlaksana dengan baik. 2) dalam pelaksanaan musyawarah desa dibuka ruang dialog yang seluas-luasnya sehingga tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidakcocokan.

Actions (login required)

View Item