Hak Atas Kebebasan Sipil Umat Beriman Kristiani Awam Dalam Terang Kanon 227 Kitab Hukum Kanonik

BEDA, Filbrino Acuan (2022) Hak Atas Kebebasan Sipil Umat Beriman Kristiani Awam Dalam Terang Kanon 227 Kitab Hukum Kanonik. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (832kB)
	Text BAB I.pdf Download (298kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)
	Text BAB V.pdf Download (258kB)

Abstract

Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983, kaum awam memiliki hak atas kebebasan sipil baik dalam kehidupan Gereja maupun dalam kehidupan dunia sekuler. Salah satu bentuk kebebasan sipil umat beriman Kristiani awam adalah ikut ambil bagian dalam dunia politik. Katekismus Gereja Katolik mengingatkan kita, “bukanlah peran para Gembala Gereja untuk campur tangan secara langsung dalam penataan politik dan organisasi kehidupan sosial. Tugas ini adalah bagian dari panggilan umat awam, yang bertindak atas prakarsa mereka sendiri dengan sesama warga.” Umat Kristiani awam harus selalu menjalankan kebebasan itu dengan cara yang sepenuhnya konsisten dengan iman mereka dan memikul tanggung jawab, tanpa berusaha menggunakan pendapat pribadi sebagai ajaran Gereja atau doktrinnya. Kaum awam harus bertindak sesuai dengan penilaian moral yang praktis, yang memungkinkan mereka untuk memberikan kesaksian tanpa henti tentang status mereka sebagai orang Kristen. Pada saat yang sama, tindakan mereka harus selalu menghormati, dalam setiap kasus, tujuan, hukum dan sarana terhadap realitas manusia yang konkret dalam konteks di mana mereka bertindak. Ikut ambil bagian dalam dunia politik merupakan kegiatan yang perlu terus dihidupi dalam sikap dan tindakan sebagai orang beriman demi terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari serta menghayati misteri keselamatan, dan dengan demikian mereka menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat terutama mereka menyadari bahwa Allah telah menyelamatkan umat manusia yang telah menyata dalam diri Yesus Kristus. Tugas kaum awam dalam hidup Gereja adalah tugas di tengah-tengah dunia dan publik. Tugas publik adalah menyucikan dunia, meresapi berbagai bidang urusan duniawi dengan penuh semangat Kristus, agar semangat dan jalan hidup Kristus memperlakukan seluruh dunia sebagai ragi, garam, dan terang, sehingga kehadiran kaum awam di tengah-tengah dunia mampu menjadi garam dan terang bagi sesama manusia. Garam tentu menjaga setiap manusia untuk tetap kuat, tumbuh dan berkembang dan selalu menjadi cahaya yang memancarkan cahaya kehidupan bagi orang lain. Menjalani kehidupan seperti ini tentunya membawa banyak manfaat bagi kehidupan orang lain sehingga mereka merasakan kebaikan Tuhan yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. (Bdk. Mat 5:13-16). Kaum awam harus menyadari bahwa bidang-bidang politik itu penting bagi partisipasi mereka dalam misi penyelamatan Gereja. Kanon 227 menjamin hak kebebasan dan otonomi yang dirasakan kaum awam dalam bidang politik. Mereka harus selalu menjalankan kebebasan itu dengan cara yang sepenuhnya konsisten dengan iman mereka dan penuh tanggung jawab. Politik dipahami sebagai upaya bersama untuk mencapai suatu lebih baik, maka urusan politik tidak bisa diserahkan hanya kepada kelompok umat, tetapi harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk Gereja. Yaitu, Gereja terpanggil untuk terlibat dalam tatanan dunia karena politik bukanlah hal yang tabu bagi Gereja; politik bukanlah sesuatu yang kotor. Gereja tidak bisa diam atau hanya menonton, tetapi harus terlibat. Gereja harus berani masuk dan terlibat dalam tatanan dunia politik, karena Gereja ada di dunia dan berhubungan dengan orang-orang yang hidup di tengah dunia. Keterlibatan Gereja dalam politik melalaui umat beriman kristiani awam sebenarnya adalah sutu keharusan. Dasar dari keterlibatan Gereja sangat jelas, yang terletak pada panggilan untuk berpartisipasi membangun moral politik. Moral politik yang dimaksud di sini adalah politik yang bertujuan untuk keadilan, perdamaian, kemakmuran bersama, dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Politik berarti melayani rakyat, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan hati, kejujuran dan tidak mementingkan diri sendiri (Bdk. Luk 9:33-37). Politik yang tepat bagi seorang Katolik adalah politik yang sesuai dengan visi politik Yesus yaitu menjangkau dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik-baik untuk semua orang sekaligus memuliakan Bapa dengan melengkapi pekerjaan yang telah diberikan Bapa kepadanya (Bdk. Yoh 17:1-26). Selain itu, tetap sejalan dengan misi politik Yesus adalah untuk membebaskan umat manusia dari segala bentuk penindasan dan penindasan belenggu, baik tubuh maupun jiwa (Bdk. Luk 4:18-19). Salah satu tindakan nyata kertelibatan politik kaum beriman Kristiani awam berdasarkan semangat injili adalah menolak politik uang dan melawan politisasi SARA. Kedua realitas ini menjadi hambatan serta merusak panggung politik dan demokrasi yang ada. Gereja Katolik dengan gencar memperjuangkan kesejahteraan umum dan dengan tegas melawan segalah ‘politik kotor’ yang merusak panggung demokrasi. Dalam Kitab Suci diajarkan agar janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap , sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang benar (Bdk. Ulangan 16:19). Sedangkan politisasi sara adalah praktik pemanfaatan isu Suku, Agama, Ras, Atar golongan (SARA) untuk kepentingan politik yang dapat merusak persaudaraan dan kerukunan masyarakat. Makanya politisasi sara tidak tepat dengan nilai-nilai ajaran Gereja Katolik yaitu menjaga kerukunan dan berusaha untuk menciptakan kasih persaudaraan (Bdk. Roma 12:10)

Actions (login required)

View Item