Implementasi Pembayaran Upah Minimum Provinsi Sebagai Bentuk Perlindungan Ekonomis Bagi Tenaga Kerja Pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang

SENA, Kevin Leopoldus (2016) Implementasi Pembayaran Upah Minimum Provinsi Sebagai Bentuk Perlindungan Ekonomis Bagi Tenaga Kerja Pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (851kB)
	Text BAB I.pdf Download (876kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (877kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (864kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (854kB)
	Text BAB V.pdf Download (837kB)

Abstract

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Upah merupakan sarana penting bagi buruh guna melindungi buruh demi kelangsungan hidupnya beserta keluarga. Karena penting maka dari itu pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam hal tenaga kerja adalah dengan menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum namun dalam pelaksanaannya dalam Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang ditemukan 20 dari 30 orang tenaga kependidikan memperoleh upah dibawah Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi pembayaran upah minimum provinsi sebagai bentuk perlindungan ekonomis bagi tenaga kerja pada Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang. Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengupahan, sedangkan sosiologis difokuskan pada kajian yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan pengupahan. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum yang terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu suatu model analisa data yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan dengan berlandaskan pada teori dan menerangkan dengan menggunakan rangkaian kata yang sesuai untuk menggambarkan data yang diperoleh dilapangan. Dari hasil wawancara peneliti ditemukan bahwa Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang tidak sanggup memberikan upah diatas standar upah minimum dikarenakan Yayasan tengah mengalami defisit anggran yang disebabkan oleh sejak tahun 2003 terjadi penurunan angka mahasiswa yang berkuliah di sekolah tinggi milik Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang. Yayasan telah berupaya memenuhi upah tenaga kependidikan tersebut dengan menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan membenahi sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan miliknya. Yang dapat dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember Kupang adalah Yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember perlu mendekatkan diri dengan pemerintah dan pihak donatur dengan memaparkan rancangan pengembangan sekolah dengan menawarkan prospek semenarik mungkin sehingga membuat donatur tidak ragu untuk memberikan bantuan. yang perlu dilakukan adalah membuat 8 rancangan pengembangan sekolah dan pengelolaan dana pendidikan dengan berpegang teguh pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

Actions (login required)

View Item