Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai

RAGAT, Efrilianus (2023) Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text BAB V.pdf Download (226kB)

Abstract

Menigkatnya peredaran rokok ilegal di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai memberikan dampak buruk ditengah masyarakat serta memberikan kerugian pada negara dibidang pabean dan cukai. Selanjutnya permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan terhadap penelitian ini adalah dalam pasal 17, pasal 39, pasal 35 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Upaya Pengawasan yang dilakukan aparat Bea dan Cukai bersifat administratif maupun fisik, adapun dalam pasal 30 ayat 2 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 Tentang Tatalaksana Pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan aparat Bea dan Cukai Labuan Bajo adalah patroli darat dan laut barang kena cukai hasil tembakau, operasi pasar rokok ilegal, operasi gempur rokok ilegal, operasi bersama dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang dilakukan bersama pemerintah daerah. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai Labuan Bajo kurang optimal, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Cukai ilegal kemudian jumlah aparat yang dimiliki oleh Bea dan Cukai Labuan Bajo tidak sebanding dengan luas wilayah kerja dari Bea dan Cukai Labuan Bajo serta faktor geografis. Sehingga dalam menerapkan pasal 17, pasal 39, pasal 35 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai serta pasal 30 ayat 2 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 Tentang Tatalaksana Pengawasan belum dilakukan dengan baik. Kesimpulannya bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal oleh Kantor Bea dan Cukai Labuan Bajo dilakukan dengan cara patroli darat dan laut, operasi pasar, operasi gempur rokok ilegal, operasi bersama pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaanya kurang optimal, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum cukai ilegal kemudian jumlah aparat tidak sebanding dengan luas wilayah kerja, serta faktor geografis. Saran dari penulis, untuk Kepala Kantor Bea dan Cukai Labuan Bajo diharapkan dapat lebih sering memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti tentang hukum cukai serta penambahan personil pada seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) agar pelaksaan pengawasan dapat berjalan lebih optimal sehingga dapat membantu pencapaian target penerimaan negara.

Actions (login required)

View Item