Problematika Yuridis Kedudukan Virtual Land dalam Perjanjian Jual Beli di Metaverse

HUN, A.Simon Saputra (2023) Problematika Yuridis Kedudukan Virtual Land dalam Perjanjian Jual Beli di Metaverse. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (842kB)
	Text BAB I.pdf Download (115kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text BAB V.pdf Download (183kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena jual beli virtual land di metaverse. Bahwa perkembangan teknologi telah memasuki era yang di sebut era Metaverse. Kekhasan dunia virtual dalam teknologi era metaverse dibuat menyerupai dunia nyata. Hal ini membawa pengaruh pada aspek kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat melakukan aktivitas secara virtual. Salah satunya ialah perjanjian atau transaksi jual beli benda atau aset yang tidak hanya berada di dunia nyata namun juga terdapat dalam dunia virtual misalnya jual beli aset digital di Metaverse. Salah satu kegiatan tersebut ialah jual beli virtual land di metaverse. Hal tersebut menimbulkan problematika yuridis mengenai kedudukan hukum dan keabsahan perjanjian jual beli atas virtual land. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk menemukan kedudukan hukum dalam perspektif Hukum Benda dan keabsahan perjanjian jual beli atas virtual land menurut tinjauan Hukum Perjanjian. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atas jual beli virtual land di metaverse. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diolah dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif. Dari pengkajian berdasarkan teori-teori dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan penelitian didapatkan hasil bahwa “virtual land” memenuhi syarat sebagai benda menurut Pasal 499. Syarat itu bahwa terhadap virtual land dapat disematkan hak milik. Sebagai benda yang dapat disematkan hak milik, kepemilikan virtual land diperoleh dengan cara penciptaan (Pasal 606 KUHPerdata) oleh kreator dan peralihan hak milik dengan cara penyerahan kepada pembeli (pengguna). Sedangkan mengenai cara perolehan hak kebendaan, hak kebendaan virtual land dapat diperoleh melalui cara penyerahan menurut Pasal 584 KUHPerdata. Cara perolehan ini ditentukan berdasarkan klasifikasi bahwa virtual land termasuk benda bergerak tak berwujud. Sebagai benda bergerak karena faktanya pemindahan virtual land dapat lakukan dengan penyerahan menggunakan sistem eletronik. Sementara sebagai benda tak berwujud disebabkan oleh karakteristik virtual land yang berisikan serangkaian kode yang memuat informasi elektronik dan terenkripsi dalam sistem jaringan elektronik blockchain dan dibuat sedemikian rupa meniru berbagai objek yang ada di dunia nyata. Selain itu juga bahwa penyerahan virtual land memenuhi syarat penyerahan pada umumnya yaitu adanya alas hak, adanya perjanjian kebendaan, dilakukan oleh orang yang berhak atas objek dan dilakukan dengan penyerahan nyata. Mengenai keabsahan perjanjian jual beli, virtual land memenuhi syarat sah perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdata serta asas konsensualisme dalam Pasal 1458 KUHPerdata. Sebab mekanisme jual beli virtual land dalam metaverse meskipun menggunakan smart contract tetapi masih dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan konsensus. Sedangkan dalam unsur esensial perjanjian jual beli, virtual land belum dapat memenuhi unsur esensial harga karena alat pembayaran yang digunakan bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Berdasarkan hasil pengkajian maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa kedudukan virtual land dalam perspektif Hukum Benda dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tak berwujud dan memiliki keabsahan perjanjian pada umumnya. Namun secara khusus tidak dapat memenuhi keabsahan salah satu unsur esensial perjanjian jual beli. Saran bagi Pemerintah Indonesia agar merumuskan pembaharuan undang-undang yang dapat mengatur status kedudukan virtual land dalam hukum Indonesia juga terkait cara peralihannya serta aturan pajak yang dapat dikenakan bagi pemilik atas virtual land. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih ekstensif dan komprehensif mengenai virtual land terkait salah satu unsur esensial jual beli virtual land atau problematika yuridis lain yang masih menimbulkan kontraversi.

Actions (login required)

View Item