Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Perkara Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang

KOTETARI, Hendrik Alfaris (2019) Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Perkara Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (169kB)
	Text BAB I.pdf Download (503kB)
	Text BAB II.pdf Download (504kB)
	Text BAB III.pdf Download (565kB)
	Text BAB IV.pdf Download (456kB)
	Text BAB V.pdf Download (438kB)

Abstract

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum yang memenuhi syarat dan ketentuan diversi agar dapat diupayakan diversi. Diversi merupakan pengalihan perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak untuk dilakukan upaya diversi pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahannya yakni terkait implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri Kota Kupang dan hambatan-hambatan terkait implementasi diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang dan untuk mengetahui apa saja hambatannya. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan dan analisis data menggunakan wawancara dan buku-buku atau undang-undang yang berkaitan dengan implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang dilaksanakan sesuai dengan tata cara atau prosedur menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi belum maksimal karena ada beberapa hambatan dalam penerapanya yakni tidak tercapainya kesepakatan diversi, adanya penolakan oleh pihak anak korban saat ditawarkan diversi, juga keterlambatan dari Bapas dalam melaporkan hasil penelitianya. Dari hasil penelitian dan analisisnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam UU SPPA, tetapi dalam praktiknya ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan diversi yakni, tidak ada persetujuan dari pihak keluarga korban untuk sepakat berdamai, pihak keluarga korban tidak mau diupayakan diversi maupun keterlambatan dari pihak Bapas untuk melaporkan hasil penelitiannya. Saran penulis agar dalam penerapan diversi ini , fasilitator diversi baik penyidik anak, penuntut umum anak, maupun hakim anak harus lebih memperhatikan kepentingan anak dengan tetap di upayakan diversi walaupun pihak korban tidak mau untuk diupayakan diversi dan juga Bapas harus lebih konsisten dengan waktu dalam melaporkan hasil penelitianya.

Actions (login required)

View Item