Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No. 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pelayanan Transportasi Umum Di Kota Kupang

PRAWIANTARI, Ni Komang Enjel (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No. 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pelayanan Transportasi Umum Di Kota Kupang. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (424kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (552kB)
	Text BAB V.pdf Download (204kB)
	Text DAAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN PLAGIAT.pdf Download (597kB)

Abstract

Perhatian terhadap kelompok disabilitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (Pasal 60 ayat 1). Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi standar aksesibilitas. Sarana dan prasarana dibidang transportaasi Kota Kupang belum mendukung pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti halte, handgrip, jalur pemandu (guiding blocks). Masalah utama penelitian ini adalah penerapan dan pelaksanaaan ketentuan Perda No.2 Tahun 2019 dalam pelayanan transportasi di Kota Kupang. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No. 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pelayanan Transportasi Umum di Kota Kupang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Jenis Data yaitu data sekunder dan data primer. Populasi dalam penelitian adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Kupang dan Sopir angkutan umum. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang diolah dengan cara klasifikasi, editing, coding dan tabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implentasi Perda sangat bergantung pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. 1. Aspek komunikasi, tidak semua pegawai Dinas Perhubugan mengetahui isi peraturan daerah 2. Aspek Sumber daya, secara kualitas dan kuantitis sumber daya manausia cukup memadai. Sedangkan sumber daya yang berhubungan dengan sarana dan prasarana tidak ada keseterdiaan angkutan khusus untuk peyandang disabilitas. 3. Aspek disposisi, perhatian terhadap secara khusus kepada penyandang disabilitas belum memenuhi standar yang ditetapkan. 4. Aspek struktur birokrasi, belum ada SOP berhubungan kooordinasi lintas sektor terhadapa pelayanan khusus kepada kelompok disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Kesimpulannya, implementasi Perda Kota Kupang No. 2 Tahun 2019 belum berjalan efektif. Saran untuk Dinas Perhubungan Kota Kupang, penguatan kapasitas dan pelatihan SDM, Perencanaan infrastruktur yang aksesibel, menyusun Standart Operational Procedur (SOP) pelayanan atau mekanisme koordinasi pelayanan publik kepada penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item