Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan Implikasinya Terhadap Aktivitas Perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Kupang di Kantor Walikota Kupang

BOE, Theresia Oktaviana (2021) Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan Implikasinya Terhadap Aktivitas Perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Kupang di Kantor Walikota Kupang. Undergraduate thesis, Unika Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (687kB)
	Text BAB I.pdf Download (324kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text BAB VI & DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (237kB)

Abstract

Semakin tingginya angka penyebaran Corona Virus Disaese 2019 (Covid- 19) di Indonesia ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan- kebijakan guna mengurangi tingkat sebaran Covid-19 tersebut. Oleh sebab itu Pemertintah Daerah Kota Kupang memberlakukan salah satu kebijakan yaitu kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) terhadap aktivitas perkantoran di Kantor Walikota Kupang. Kebijakan PKM merupakan salah satu pembatasan terhadap kegiatan masyarakat guna mencegah corona virus. Dasar hukum yang mengatur tentang kebijakan PKM tersebut adalah Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disaese 2019 di Wilayah Kota Kupang, dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penanganan Corona Virus Disaese 2019 pada tingkat mikro/kelurahan di Kota Kupang. Kebijakan ini diambil dengan memperhatikan instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Corona Virus Disaese 2019 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disaese 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerapan kebijakan PKM pada aktivitas perkantoran dan mengetahui implikasinya terhadap aktivitas perkantoran di Kantor Walikota Kupang Bagian Adminsitrasi Pembangunan Setda Kota Kupang. Teori yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan PKM ini adalah teori kebijakan publik dari Thomas R. Dye, teori implementasi kebijakan model George C. Edward III, dan teori dampak kebijkan publik dari Anderson. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta melakukan teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, interperestasi, induksi dan triagulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan dan implikasi kebijakan PKM di lingkup Kantor Walikota Kupang Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Kupang berjalan baik dengan adanya penyaluran komunikasi yang jelas tentang aturan-aturan PPKM dari pimpinan ke bawahan, sumber daya yang memadai serta struktur birokrasi yang terbentuk baik sehingga mendukung proses berjalannya kebijakan tersebut. Namun ada dampak yang mempengaruhi kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya yang disebebkan oleh sikap pegawai yang kadang malas tahu, serta jam kantor yang semakin sempit sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pekerjaan kantor.

Actions (login required)

View Item