Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desawaling Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur

ATRIS, Maria Diana (2021) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desawaling Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (549kB)
	Text BAB I.pdf Download (426kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (532kB)
	Text BAB VI.pdf Download (421kB)

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipasif, tertib dan disiplin anggran di Desa Waling Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. Tujuan yang dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa yang Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran di Desa Waling Kecamatan Borong Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dan dokumentasi.Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waling Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur masih belum sepenuhnya menerapkan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap pengelolaan Keuangan Desa yang belum sesuai seperti: Pada tahap penatausahaan penerapan Siskeudes kurang dapat di pahami dengan baik, dan adanya keterlambatan dalam penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pembinaan dan pengawasan namun hanya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) beserta perangkat desa yang terlibat, kurangnya partisipasi dari Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam memberikan pelatihan atau pembinaan terkait pengelolaan APBDes. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah Desa Waling untuk lebih mempersiapkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes beserta lampirannya agar bisa dilaporkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Masyarakat Desa Waling sendiri juga diharapkan agar lebih aktif terlibat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa dan keuangan desa lainnya, Peneliti juga menyarankan kepada Pemerintah Desa Waling, agar tetap mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian penerapan asas yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Actions (login required)

View Item