Analisis Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(APBD) Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013

TANAN, Eugenia Hendrini Patricya (2014) Analisis Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(APBD) Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text ABSTRAK.pdf Download (616kB)
	Text BAB I.pdf Download (177kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text BAB VI.pdf Download (96kB)

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Hal-hal apa saja yang mendasari penerapan anggaran defisit pada penyusunan APBD Murni Pemerintah Kota Kupang Tahun anggaran 2011-2013; (2) Apakah penetapan Defisit APBD Pemerintah Kota Kupang Tahun anggaran 2011-2013 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal kumulatif defisit APBD? Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data menurut sumber yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan data menurut sifat yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa : Pertama, Hal yang mendasari penerapan anggaran defisit dalam APBD Murni adalah : (a) Kebutuhan belanja yang lebih besar dari potensi pendapatan yang ada, (b) Skala prioritas atas pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendesak, (c) Keadaan yang terjadi dalam Pemerintah Kota Kupang juga sebenarnya bukan defisit dalam artian negatif tetapi dalam kerangka berimbang. Kedua, Defisit yang ditetapkan dalam APBD Murni Pemerintah Kota Kupang Tahun anggaran 2011-2013 secara umum tidak melampaui batas maksimal defisit, kecuali pada tahun anggaran 2011 melampaui batas maksimal kumulatif defisit yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan agar Pemerintah Kota Kupang perlu mengupayakan peningkatan pendapatan daerah baik dalam hal ini yang bersumber dari PAD maupun Dana perimbangan secara lebih optimal, dan lebih efektif dalam merencanakan anggaran belanja sesuai dengan skala prioritas. Dan bagi pihak Eksekutif maupun legislatif harus lebih memperhatikan batas maksimal kumulatif defisit yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. DPRD Kota Kupang harus bersikap tegas dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam tahap penyusunan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban APBD agar sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan.

Actions (login required)

View Item