Analisis Belanja Bantuan Sosial Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Manggarai

GANGGUT, Alfredo L. (2017) Analisis Belanja Bantuan Sosial Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Manggarai. Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

	Text Cover- Abstrak.pdf Download (880kB)
	Text BAB I.pdf Download (118kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text BAB VI.pdf Download (101kB)

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penganggaran dan Realisasi Anggaran Bantuan Sosial dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai sebelum dan sesudah diterbitkannya Permendagri No 39 tahun 2012? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penganggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebelum maupun sesudah diterbitkannya Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Jenis data yang digunakan adalah data menurut sumber dan sifat. metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan wawancara dan datanya berupa data Bantuan Sosial dari Tahun Anggaran 2010-2014 Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan interpretatif dengan pendekatan kualitatif untuk kemudian diinterpretasikan. Berdasarkan Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; pertama Sebelum diterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Penganggaran Bantuan Sosial masih dalam kondisi yang tidak jelas karna Belum ada Aturan yang jelas dan tegas atas Belanja Bantuan Sosial di Daerah serta belum semua Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengelolaan Bantuan Sosial; kedua sesudah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 Penganggaran Bantuan Sosial sudah jelas karna sudah ada aturan yang jelas dan tegas atas Belanja Bantuan Sosial dimana tata cara penggangaran, pelaksanaan dan penatausahaan, monitoring dan evaluasi serta pertanggung jawaban Hibah dan Bantuan Sosial harus diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah. Maka dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 diharapkan dapat menjawab aturan tentang pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di Daerah serta banyaknya permasalahan hukum yang disebabkan karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan aturan hukum tentang hibah dan Bantuan Sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan agar Bantuan Sosial harus memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta Untuk menghindari penyalagunaan Bantuan Sosial maka perlu dilakukan Pengawasan secara berjenjang dan Pembinaan baik secara umum maupun teknis dan dalam pengelolaannya diharapkan tetap mempedomani regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Bantuan Sosial karena Bantuan Sosial adalah salah satu obyek pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Actions (login required)

View Item